 |
| Komisioner BM GERAK NTB, Amirullah alias Ruma Rengge |
Bima, Beritabima.com – Kelangkaan gas elpiji (LPG) 3 kilogram di sejumlah wilayah Kabupaten Bima menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari tokoh masyarakat Kecamatan Sape, Amirullah atau yang akrab disapa Ruma Rengge, yang juga menjabat sebagai Komisioner Lembaga Barisan Muda Gerakan Anti Korupsi (BM GERAK) NTB.
Dalam keterangannya kepada Beritabima.com, Kamis (17/7/2025), Ruma Rengge menyebut krisis gas melon ini sangat berdampak pada masyarakat miskin yang merupakan sasaran utama subsidi pemerintah.
“Kelangkaan LPG 3 kg ini berdampak langsung kepada masyarakat luas, terutama masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama program subsidi dari pemerintah. Saat ini, mereka harus merogoh kocek hingga Rp45 ribu sampai Rp70 ribu per tabung, padahal ini seharusnya gas untuk rakyat,” tegasnya.
Ia menilai lemahnya pengawasan distribusi menjadi penyebab utama masalah ini, dan mendesak aparat serta pengawas migas segera turun tangan melakukan sidak, terutama terhadap pengecer dan pelaku usaha rumah tangga skala industri yang masih menggunakan gas bersubsidi.
“Saya sangat mengharapkan pemerintah dan pengawas migas segera melakukan sidak di tiap-tiap wilayah, khususnya tempat pengecer dan perusahaan rumahan seperti pabrik bakso yang menggunakan LPG 3 kg. Mereka seharusnya memakai gas non-subsidi, bukan bersaing dengan rakyat kecil,” ujarnya.
Ruma Rengge juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Camat Bolo yang menertibkan penggunaan gas bersubsidi oleh salah satu perusahaan bakso di wilayahnya.
“Saya sangat mengapresiasi tindakan Camat Bolo. Itu contoh konkret ketegasan aparat di lapangan. Perusahaan seperti itu tidak layak menggunakan gas subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menantang para camat dan kepala desa lain untuk tidak hanya menunggu instruksi dari atas, tetapi berinisiatif melakukan pengawasan seperti yang dilakukan di Kecamatan Bolo.
"Ayo seperti Camat Bolo dan pihak di sana dong, kade lain dan camat lain mana aksinya untuk masyarakat?" tanyanya.
Ruma Rengge juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk segera mengambil langkah konkret dengan mengusulkan tambahan kuota subsidi LPG kepada pemerintah pusat.
“Salah satu solusinya, pemerintah harus segera mengajukan penambahan kuota subsidi kepada Dirjen Migas melalui Depot Pertamina Bima. Ini mendesak, jangan tunggu situasi makin liar di tengah masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga memperingatkan adanya dugaan permainan dalam rantai distribusi gas subsidi yang berpotensi merugikan rakyat.
“Saat ini banyak asumsi liar beredar di publik bahwa kelangkaan ini sengaja diciptakan. Ada dugaan konspirasi antara oknum agen, pangkalan, pengecer, dan pengusaha untuk memanfaatkan LPG 3 kg yang bukan hak mereka,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Ruma Rengge menyerukan semua elemen pemerintahan hingga tingkat terbawah untuk aktif terlibat dalam pengawasan distribusi gas melon agar tepat sasaran.
“Kami harap semua pemerintah kecamatan dan desa, bersama RT, RW, dan perangkatnya, turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi LPG 3 kg kembali tepat guna dan adil bagi masyarakat bawah,” tandasnya.(RED)
