Kota Bima, Beritabima.com – Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bima tahun anggaran 2024 tengah menjadi sorotan setelah munculnya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2025, disebutkan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terindikasi melakukan penyimpangan penggunaan anggaran, termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima.
LHP tersebut telah diserahkan kepada Pemkot Bima melalui Kepala Inspektorat, Drs. H. Fahrurazi, M.Si, dan Sekretaris Daerah, Drs. H. Muhtar Landa. Dalam laporan itu ditegaskan, pemerintah daerah memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti dan mengembalikan kerugian ke kas daerah. Jika tidak ditindaklanjuti, rincian kerugian dan pihak yang bertanggung jawab akan dicantumkan dalam laporan BPK RI selanjutnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Inspektorat Kota Bima, Dra. H. Fahrurazi, M.Si, dikonfirmasi Rabu (18/6/2025) lalu, membenarkan bahwa proses tindak lanjut tengah berlangsung.
“Sekarang dalam proses tindak lanjut. Setelah selesai akan kami sampaikan hasilnya,” ungkapnya melalui pesan WhatsApp.
Namun saat diminta menyebutkan jumlah OPD yang masuk dalam temuan BPK serta jumlah nominalnya, Fahrurazi memilih irit bicara.
“Sabar dulu, tunggu proses selesai,” tambahnya.
Sementara DPPKB Kota Bima yang juga masuk dalam temuan BPK pada anggaran tahun 2024, pihak media ini pun mencoba mengkonfirmasinya, namun kepala DPPKB Kota Bima Hj.Suharni memilih bungkam tak menanggapinya.
Temuan BPK ini menjadi peringatan penting bagi seluruh OPD untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap OPD yang masuk dalam temuan BPK wajib mengembalikan kerugian keuangan negara..(RED)
