Bima, Berita Bima – Upaya percepatan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menguat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Barisan Pemuda Nusantara (Bardam) Cabang Bima dan Aliansi PPS dari Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Dompu, pada Senin (2/6/2025), guna membahas dukungan legislatif terhadap perjuangan pemekaran PPS.
RDP yang digelar di ruang rapat Ketua DPRD Kabupaten Bima dimulai pukul 10.00 WITA. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, dan turut dihadiri Wakil Ketua II dan III, sejumlah anggota Komisi, serta perwakilan dari masing-masing daerah dalam aliansi PPS.
Ketua Bardam Bima, Yunus, dalam pernyataannya menyampaikan dua poin utama dalam RDP tersebut.
“Kami meminta surat rekomendasi dukungan dari Ketua DPRD dan seluruh fraksi terhadap pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, serta meminta dukungan politik dari 45 anggota DPRD Kabupaten Bima,” tegas Yunus.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, menyatakan bahwa pihaknya secara prinsip mendukung perjuangan PPS.
“Kami, anggota DPRD, pada prinsipnya mendukung perjuangan pemekaran PPS. Permintaan ini akan dibahas lebih lanjut di tingkat Fraksi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi PPS Kabupaten Dompu, Ilham Yahyu, menekankan bahwa perjuangan pemekaran PPS merupakan sebuah gerakan panjang yang menuntut konsolidasi dan kekompakan seluruh elemen masyarakat.
“Ini bukan perjuangan sesaat. Kami telah melalui banyak tahapan dan tantangan, terutama menyangkut efisiensi anggaran. Mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita bersama. PPS adalah harga mati,” ungkap Ilham dengan penuh semangat.
RDP ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat dukungan politik dan sosial untuk mempercepat proses pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, yang selama ini telah menjadi aspirasi masyarakat di kawasan timur Nusa Tenggara Barat.(RED)
.jpg)
