Kota Bima, Beritabima.com - Pemerintah Kota Bima bersama DPRD Kota Bima terus berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Hal ini menjadi fokus dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bima dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Dinas 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bima, Rabu siang (15/10).
Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj. Mariamah, SH, mewakili Pemerintah Kota Bima menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dan dedikasi yang tinggi selama masa sidang berjalan.
“Berbagai agenda pembahasan, baik yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah, pengawasan pelaksanaan anggaran maupun isu strategis daerah telah dilaksanakan secara intensif dan produktif,” ungkap Hj. Mariamah.
Ia menilai, sinergi antara eksekutif dan legislatif telah berjalan baik dalam menghadapi kompleksitas tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.
“Hal ini mencerminkan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kompleks, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat,” ujarnya.
Pj Sekda menegaskan bahwa efisiensi anggaran kini menjadi keharusan di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah.
“Ditengah keterbatasan fiskal, efisiensi anggaran bukan lagi sekadar pilihan, melainkan menjadi keniscayaan. Artinya, setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus diarahkan pada program yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, terukur dampaknya, dan mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa dinamika kebijakan fiskal nasional turut mempengaruhi kapasitas fiskal daerah, baik dari sisi alokasi transfer ke daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga mekanisme penyaluran dana insentif fiskal berbasis kinerja.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, menyoroti langkah efisiensi yang harus diambil menyusul kebijakan pemerintah pusat tahun 2026. Ia menyebut DPRD saat ini tengah mengevaluasi pemotongan honor anggota dewan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
“Dari 5 fraksi, 3 fraksi menyetujui pemotongan honor anggota dewan. Demikian juga menyangkut Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN akan dievaluasi ditengah keterbatasan fiskal saat ini,” tutur Syamsurih.
Ia mengungkapkan, anggaran TPP yang dibayarkan setiap tahun mencapai Rp 95 miliar. Meski demikian, ia tetap mendorong agar jajaran eksekutif tidak mengendurkan semangat pelayanan publik.
“Saya minta Umi Sekda (Pj Sekda) selaku Ketua TAPD untuk segera mengkoordinasikan ini secepatnya. Karena dalam waktu dua minggu ke depan, akan ada keputusan apakah TPP dipotong atau tidak. Kami dorong segera dikaji dan ditelaah,” pungkasnya.(RED)
