Kota Bima, Beritabima.com - Pemerintah Kota Bima menerima kunjungan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (KI NTB) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Command Center Kota Bima, Selasa (14/10/2025).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Staf Ahli Wali Kota Bima Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Drs. H. Mukhtar, MH, bersama Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, serta jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Bima.
Sebagai bagian dari proses evaluasi, pengisian kuesioner e-Monev telah dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfotik sejak 21 Juli hingga 21 Agustus 2025. Melalui evaluasi ini, diharapkan PPID Kota Bima dapat meraih predikat informatif pada penilaian tahun ini.
Dalam sambutannya, H. Mukhtar menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik serta menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip transparansi.
“Kami tidak berharap mendapatkan juara, namun jika diberi kesempatan untuk meraih penghargaan, Alhamdulillah,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Muhammad Hasyim memaparkan berbagai program strategis Dinas Kominfotik yang diarahkan untuk memperkuat layanan informasi publik dan mendorong digitalisasi pelayanan masyarakat di Kota Bima.
“Kami yakin, dengan dukungan seluruh perangkat daerah dan partisipasi masyarakat, Pemerintah Kota Bima dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.
Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Muhammad Zaini, memberikan apresiasi atas peningkatan signifikan yang ditunjukkan PPID Kota Bima dalam pelaksanaan e-Monev tahun ini.
“Tahun ini, pengisian kuesioner e-Monev yang dilakukan PPID Utama Kota Bima menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Zaini juga mengingatkan bahwa dalam dua tahun terakhir, PPID Kota Bima sempat memperoleh predikat ‘tidak informatif’ dan ‘cukup informatif’, namun kini menunjukkan kemajuan yang positif.
Melalui kegiatan visitasi ini, diharapkan sinergi antara Komisi Informasi NTB dan Pemerintah Kota Bima semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.(RED)
