Kota Bima, Beritabima.com - Kamis, 30 Oktober 2025, Pemerintah Kota Bima menggelar rapat koordinasi bersama Konsultan Tim Bank Dunia dalam rangka evaluasi hasil monitoring sejumlah program pengendalian banjir perkotaan, yaitu program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kota Bima tersebut dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj. Mariamah, SH, dan dihadiri oleh Tim Konsultan World Bank, Sekretaris DLH Kota Bima, Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Sekretaris Dinas Perkim dan Pertanahan Kota Bima, Sekretaris Bappeda Kota Bima, Sekretaris Dinas Kominfotik Kota Bima, Ketua LP2DER Bima, perwakilan KPH Maria Donggomasa, serta perwakilan akademisi dari STIE Bima.
Dari hasil monitoring dan evaluasi lapangan, Tim Bank Dunia menyampaikan enam poin catatan perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bima.
Enam catatan tersebut mencakup:
Jaringan drainase yang belum sepenuhnya terintegrasi antara drainase sekunder dan primer karena belum dilengkapi penyaring sampah.
Struktur permanen berupa akses jalan beton di atas badan saluran drainase primer.
Aktivitas warga yang mendirikan bangunan permanen di atas saluran drainase.
Sisa lahan di kawasan Kelurahan Penatoi yang bersertifikat hingga ke badan jalan.
Belum adanya pembangunan sistem pengelolaan limbah pabrik tahu di area terdampak.
Lahan warga terdampak program yang meminta percepatan penyelesaian sertifikat tanah.
Pj Sekda Kota Bima, Hj. Mariamah, menyampaikan bahwa Pemkot menerima dengan baik seluruh catatan perbaikan dari pihak World Bank dan akan segera menindaklanjutinya melalui dinas teknis terkait.
“Catatan perbaikan ini menjadi perhatian khusus dari Pak Wali (Wali Kota Bima) yang harus diselesaikan dengan cepat di lapangan,” tegas Pj Sekda Hj. Mariamah.
Ia menjelaskan, sejumlah perbaikan teknis di lapangan harus segera dilakukan, terutama pemasangan saringan sedimentasi dan penyaring sampah dari drainase sekunder menuju drainase primer untuk mencegah penumpukan dan penyumbatan aliran air.
"Kemudian untuk limbah pabrik tahu milik warga di wilayah terdampak segera buatkan sumur resapan yang menampung limbah tahu agar tidak mencemari lingkungan," ujarnya.
Selain itu, Mariamah mengapresiasi langkah pelaksana proyek yang tanggap terhadap berbagai masukan masyarakat, khususnya terkait kualitas material beton yang sebelumnya dinilai tidak sesuai spesifikasi.
“Ini sebagai wujud komitmen pemerintah dan pelaksana dalam melakukan pengawasan di lapangan, agar output dari proyek ini betul-betul dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Konsultan Tim World Bank, Sri Sumandari, ST, mengapresiasi langkah dan komitmen Pemerintah Kota Bima yang dinilai cepat merespons kendala teknis di lapangan.
“Sebagian besar sudah ditindaklanjuti, tetapi masih dibutuhkan penuntasan dan konsistensi dalam penerapan di lapangan,” ujar Sri.
Ia menyebutkan, secara keseluruhan progres tindak lanjut temuan lapangan telah mencapai sekitar 40 persen, dan optimistis seluruh catatan perbaikan akan segera diselesaikan oleh Pemkot Bima bersama pihak terkait.(RED)
