Beritabima.com, Kamis 22 Januari 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima melaksanakan kunjungan kerja komisi ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, serta pendalaman tugas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
Salah satu agenda penting dalam kunjungan kerja tersebut adalah kunjungan Komisi I DPRD Kota Bima ke Kantor Regional X BKN. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm., dan diterima secara resmi oleh Sekretaris Kantor Regional X BKN, Tubagus, bersama jajaran pejabat terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Kota Bima memperoleh berbagai pandangan dan penjelasan strategis terkait tata kelola kepegawaian aparatur sipil negara. Pembahasan meliputi perencanaan kebutuhan ASN, pengembangan kompetensi, sistem mutasi dan promosi berbasis merit, hingga penegakan disiplin aparatur. Materi yang disampaikan dinilai sangat relevan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Bima dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
Sementara itu, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Bima melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung dan diterima secara resmi oleh Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung, I Wayan Wijayana, bertempat di Aula Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Mangupraja Mandala. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H., bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Bima, Ryan Kusuma Permadi, S.H.
Dalam rangkaian pertemuan tersebut, DPRD Kota Bima memperoleh berbagai referensi strategis terkait pengembangan daerah. Pembahasan mencakup sektor infrastruktur bersama Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan aset daerah bersama BPKAD, serta pengembangan sektor pariwisata sebagai unggulan utama peningkatan PAD Kabupaten Badung.
Selain itu, turut dibahas pengelolaan sampah dan lingkungan hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta pengembangan dan tata kelola RSUD dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
DPRD Kota Bima juga mencermati bahwa keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung ditopang oleh sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Kontribusi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam serta mempertahankan kearifan lokal menjadi kekuatan utama dalam menopang sektor pariwisata yang berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan.
Peran Desa Adat di Kabupaten Badung menjadi salah satu praktik baik yang mendapat perhatian khusus DPRD Kota Bima. Desa Adat tidak hanya berfungsi sebagai wadah pelestarian budaya, tetapi juga sebagai ruang aktualisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Model ini mendorong lahirnya desa-desa lain yang ditetapkan sebagai Desa Adat, sehingga manfaat pembangunan berbasis kearifan lokal dapat dirasakan secara lebih luas.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Kota Bima berharap berbagai referensi kebijakan, inovasi, dan praktik terbaik yang diperoleh dapat menjadi bahan masukan strategis dalam perumusan kebijakan daerah serta penguatan fungsi pengawasan DPRD. Hal ini khususnya terkait pengelolaan kepegawaian, peningkatan PAD, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bima.(RED)
