MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mematangkan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan dan kualitas tenaga kerja daerah. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Pemprov NTB menyiapkan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sistem digital terpadu bagi para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Bekerja sama dengan Bank NTB Syariah, Pemprov telah menyiapkan alokasi anggaran awal sebesar Rp10 miliar untuk KUR khusus calon PMI. Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqon, menegaskan bahwa dana tersebut tidak akan diserahkan dalam bentuk uang tunai guna menjamin ketepatan penggunaan dana untuk proses keberangkatan.
"Tidak diberikan uang tunai, Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja," kata Aidy saat ditemui di kantornya, Selasa (7/4/2026).
Dana tersebut akan mencakup seluruh komponen biaya, mulai dari rekrutmen, pelatihan, jaminan sosial, kesehatan, hingga pengurusan dokumen resmi seperti paspor dan visa. Saat ini, payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) atau Surat Edaran Gubernur sedang digodok sebelum resmi diluncurkan.
Selain dukungan finansial, Pemprov NTB telah merampungkan pengembangan Sistem Informasi Kerja (SIK). Sistem ini menjadi pusat integrasi layanan informasi peluang kerja hingga penyaluran tenaga kerja. Keunggulan utamanya adalah fitur pengendalian untuk meminimalkan pemberangkatan ilegal.
"Melalui sistem ini, kita berharap bisa menekan angka PMI non-prosedural, minimal bisa diminimalisir dengan pengendalian berbasis sistem," jelas Aidy.
Di sisi lain, peningkatan kualitas SDM juga menyasar pendidikan menengah kejuruan. BLK di NTB direncanakan bertransformasi menjadi skill center berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih fleksibel menggandeng mitra luar.
"Dengan status BLUD, BLK kita harapkan mampu membuka peluang pelatihan baru, termasuk kelas berbasis digital seperti startup dan bisnis online yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat," tuturnya.
Pemprov juga menargetkan sertifikasi profesi bagi 1.000 peserta, di mana 400 di antaranya berasal dari siswa SMK kelas 3. "Target awal tahun ini adalah 400 siswa dari SMK, serta 600 peserta dari luar sekolah," ungkap Aidy.
Untuk pasar internasional, NTB tengah menyiapkan sekitar 2.000 calon pekerja untuk program magang ke Jepang. Strategi percepatan dilakukan dengan memberikan pelatihan bahasa sejak dini di sekolah-sekolah.
"Dengan strategi ini, siswa kita sudah siap secara bahasa saat lulus. Sehingga tidak butuh waktu lama untuk berangkat, karena mereka kuasai sebelumnya," terangnya.
Aidy menekankan pentingnya link and match antara dunia pendidikan dan industri agar lulusan NTB memiliki daya saing global sesuai semangat program 'SMK Go Global'.
"Go Global bukan orangnya, tapi dia harus bisa lulusannya itu Go International untuk bekerja tentu dengan skill yang sudah dimilikinya. Makanya ilmu sains pendidikan dan ilmu pekerjaannya harus match," pungkasnya.(RED)
