MATARAM - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa dunia konsultansi daerah tidak lagi dapat bertahan dengan pola kerja lama. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, konsultan dituntut mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta memiliki daya saing hingga tingkat global guna menghadirkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) XI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia NTB yang berlangsung di Ballroom Hotel Merumatta Senggigi, Kamis (14/5). Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi organisasi sekaligus agenda pemilihan kepengurusan baru.
Musprov dibuka oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, didampingi Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) INKINDO serta jajaran pengurus INKINDO dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Gubernur Miq Iqbal menekankan bahwa peran konsultan kini tidak lagi terbatas pada penyusunan dokumen maupun pekerjaan teknis semata. Menurutnya, konsultan menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas pembangunan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, kawasan permukiman, hingga pelayanan publik yang lebih efektif.
“Konsultan harus mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kita membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih cerdas dan adaptif terhadap perubahan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah menginisiasi penguatan jejaring internasional, termasuk mendorong kerja sama antara INKINDO Indonesia dengan Turki sebagai upaya peningkatan kapasitas dan perluasan wawasan para konsultan Indonesia.
Menurut Gubernur, kemampuan membaca karakter wilayah menjadi faktor penting dalam menghadirkan pembangunan yang berkualitas. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan yang masih menghadapi tantangan berupa kerusakan badan jalan dan longsor akibat pendekatan teknis yang belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi geografis daerah.
“Banyak metode dan teknologi yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan karakter wilayah kita. Akibatnya, hasil pembangunan tidak optimal dan membutuhkan biaya perbaikan yang besar,” katanya.
Ia menjelaskan, biaya pembangunan jalan di NTB saat ini dapat mencapai sekitar Rp5 miliar per kilometer. Karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang lebih tepat guna agar anggaran pembangunan dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kita membutuhkan pendekatan baru, baik pada pembangunan infrastruktur maupun jasa konsultansi, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan memberi manfaat jangka panjang,” tegasnya.
Gubernur Miq Iqbal juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus mendorong pertumbuhan konsultan lokal agar mampu berkembang dan memiliki daya saing kuat, baik di daerah sendiri maupun di tingkat nasional dan internasional.
“Ayo kita tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergi agar pembangunan daerah semakin kuat dan NTB mampu melangkah menuju visi Makmur Mendunia,” ajaknya.
Sementara itu, Wakil Menteri PKP RI, Fahri Hamzah, menilai dunia konsultansi harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan yang kuat. Menurutnya, konsultan tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan proyek, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi pembangunan.
“Semua kita harus menjadi pemikir. Konsultan harus memiliki tradisi ilmu pengetahuan yang kuat, bukan sekadar tradisi proyek,” ujarnya.
Ketua DPP INKINDO NTB, Lalu Karman Lutfi, turut menyoroti tantangan yang masih dihadapi konsultan lokal, khususnya kelompok menengah dan kecil, yang dinilai masih membutuhkan dukungan agar memiliki ruang lebih luas dalam pembangunan daerah.
Melalui Musprov XI tersebut, INKINDO NTB diharapkan mampu memperkuat kolaborasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing di tengah perubahan global yang terus berkembang. (RED)
