KOTA BIMA - Pemerintah Kota Bima kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
.png)
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan NTB di Mataram, Senin (25/5), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima H. A. Rahman, S.E bersama Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, S.H.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Pemerintah Kota Bima dinilai mampu mempertahankan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam penyampaian hasil pemeriksaan, BPK RI juga memberikan catatan positif terhadap komitmen Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, terutama melalui langkah-langkah antisipatif guna mencegah terjadinya temuan berulang dalam pengelolaan keuangan daerah.
Wali Kota Bima H. A. Rahman, S.E menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, DPRD, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama dan menjaga komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah secara baik dan bertanggung jawab.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, S.H menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendukung pengelolaan anggaran daerah yang tepat sasaran dan akuntabel.
Pemerintah Kota Bima juga menegaskan komitmennya untuk terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.(RED)
