MATARAM – Komoditas unggulan Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memperluas pasar hingga ke tingkat global. Ekspor vanili organik NTB ke Amerika Serikat dan kemiri NTB ke Jepang dilepas bersamaan dengan peluncuran program penguatan komoditas desa yang bertujuan membangun rantai nilai kemiri dari hulu hingga hilir.
.png)
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Joint Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Tahun 2026 dengan tema pemberdayaan Komoditas Desa Devisa Kemiri NTB. Program itu diluncurkan di halaman Kantor Gubernur NTB, Kamis (24/9/2026).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pengembangan komoditas berorientasi ekspor menjadi bagian dari strategi diversifikasi ekonomi NTB. Menurutnya, sektor pertanian dan agroindustri memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemilihan komoditas dari NTB untuk didorong masuk ke pasar global dan pasar ekspor sangat sejalan dengan strategi kami di NTB saat ini. Kami sedang dalam proses melakukan diversifikasi ekonomi,” ujar Gubernur Miq Iqbal.
Ia menyebut ketergantungan terhadap sektor pertambangan yang pertumbuhannya cenderung fluktuatif membuat diversifikasi ekonomi menjadi kebutuhan. Sektor pertanian, pariwisata, dan agroindustri dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas di masyarakat.
NTB sendiri memiliki sejumlah komoditas yang berpotensi dikembangkan untuk pasar global, di antaranya kemiri, vanili, kakao, dan kopi. Tantangannya tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan produk memenuhi standar pasar, memiliki nilai tambah, serta dapat dipasarkan secara berkelanjutan.
Khusus komoditas kemiri, pemerintah melihat peluang peningkatan nilai tambah masih terbuka lebar. Kemiri tidak hanya diarahkan sebagai bahan baku, tetapi juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
“Harapan kita program ini bukan menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir. Ini baru kick off. Setelah ini mari kita dalami bersama. Kami di NTB siap menjadi pilot project,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan, Dwi Teguh Wibowo, mengatakan pengembangan komoditas daerah merupakan bagian dari upaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, potensi daerah dapat menjadi mesin pertumbuhan apabila didukung peningkatan produktivitas, investasi, industrialisasi, dan hilirisasi.
“Daerah adalah mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pusat berperan sebagai enabler, yang memastikan mesin pertumbuhan di daerah dapat bergerak lebih cepat dan bekerja lebih efisien,” jelasnya.
Joint Program TJSL SMV Kementerian Keuangan tersebut tidak hanya diarahkan sebagai bantuan kepada petani. Program ini mencakup pembangunan ekosistem kemiri secara utuh, mulai dari peningkatan kapasitas petani, penguatan produksi, modernisasi pascapanen, infrastruktur pendukung, pemanfaatan energi surya, hingga pengembangan produk turunan dan pembukaan akses pasar global.
“Jadi, yang dibangun bukan sekadar komoditasnya, tetapi rantai nilai dari hulu hingga hilir,” ujar Dwi.
Bagi NTB, keberhasilan pengembangan komoditas tidak hanya diukur dari seberapa sering produk diperkenalkan dalam pameran, tetapi dari kemampuan produk tersebut menembus pasar secara berkelanjutan.
Gubernur Miq Iqbal menegaskan, pameran internasional hanya menjadi sarana untuk memperkenalkan produk, sedangkan sasaran akhirnya adalah ekspor dan kemampuan pelaku usaha daerah membangun pasar sendiri.
“Target kita bukan pameran. Pameran adalah target antara. Tujuan akhirnya adalah ekspor,” tegasnya.
Ekspor vanili NTB ke Amerika Serikat dan kemiri ke Jepang menjadi salah satu langkah pengembangan komoditas daerah menuju pasar global. Pemerintah juga mendorong agar penguatan produksi, hilirisasi, standar mutu, dan akses pasar dapat berjalan dalam satu ekosistem.
Dengan langkah tersebut, kemiri dan vanili diharapkan tidak hanya menjadi komoditas yang dijual dalam bentuk bahan baku, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi petani, pelaku usaha, dan perekonomian NTB.(RED)
