JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai salah satu program prioritas utama nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Pemerintah menyiapkan pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp240,20 triliun pada 2027. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp232,50 triliun hingga Rp232,88 triliun dialokasikan langsung untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional atau MBG.
Dilansir dari TribunSolo, anggaran tersebut diarahkan untuk menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk anak sekolah dan kelompok prioritas lainnya.
Besaran pagu BGN tersebut merupakan hasil efisiensi dari usulan awal indikatif sebesar Rp270,20 triliun.
Di sisi lain, pemerintah bersama DPR menyepakati pemangkasan anggaran subsidi energi dalam APBN 2027. Subsidi energi ditetapkan sebesar Rp261,50 triliun, turun dari sebelumnya Rp272,94 triliun.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengatakan subsidi BBM dan LPG 3 kilogram disepakati sebesar Rp131,39 triliun.
Rinciannya, subsidi jenis BBM tertentu sebesar Rp28,34 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp103,05 triliun.
Sementara itu, subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp130,10 triliun, yang terdiri dari subsidi tahun berjalan sebesar Rp117,84 triliun dan kurang bayar 2025 sebesar Rp12,26 triliun.
"(besaran) subsidi energi A (BBM dan LPG 3 kg) plus (subsidi) B (listrik) Rp 261,502 triliun," ujar Said dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026) yang dikutip dari tribun.
Menurut Said, penurunan anggaran subsidi energi berkaitan dengan pembenahan data penerima subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
"Kami menyepakati penurunan sejumlah anggaran subsidi seperti minyak tanah, solar, dan LPG 3 kg tidak berarti perhatian kita terhadap rakyat miskin menurun. Penurunan subsidi tersebut karena disertai dengan pembenahan data penerima subsidi, sehingga akan lebih tepat sasaran dan mengefisienkan anggaran subsidi energi kita," beber Said.
Said mengatakan penyempurnaan data penerima subsidi akan terus dilakukan pemerintah.
"Mereka yang berada di desil bawah malah cenderung kurang mendapat manfaat atas pelaksanaan subsidi energi. Oleh sebab itu, penyempurnaan DTSEN sebagai basis penerima subsidi juga akan terus disempurnakan oleh pemerintah," jelas Said.
Dengan demikian, arah kebijakan anggaran 2027 menunjukkan adanya peningkatan prioritas pada program pemenuhan gizi masyarakat melalui MBG, bersamaan dengan penataan kembali subsidi energi melalui pembenahan basis data penerima manfaat.(RED)
.png)