KOTA BIMA - Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, menerima audiensi Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Bima-Dompu untuk membahas penguatan pelatihan, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, serta upaya mencegah keberangkatan pekerja migran secara ilegal.
Dalam pertemuan tersebut, APJATI menyampaikan komitmennya untuk membantu pemerintah daerah mengurangi angka pengangguran. Organisasi tersebut juga mengapresiasi upaya pemerintah membuka peluang kerja ke Jepang melalui kerja sama dengan pihak terkait.
“Kami berupaya membantu mengurangi angka pengangguran di Kota Bima. Kami juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam membuka peluang kerja ke Jepang. Harapannya, keberangkatan tenaga kerja ilegal dapat kita cegah bersama melalui penguatan pembinaan dan penempatan tenaga kerja melalui jalur resmi,” ungkap perwakilan APJATI.
Selain membahas peluang kerja, APJATI menyoroti keterbatasan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang aktif di Kota Bima. Minimnya fasilitas, termasuk gedung pelatihan, dinilai menjadi salah satu kendala dalam mempersiapkan calon tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.
APJATI berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap pengembangan LPK sekaligus mendukung kejelasan payung hukum bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, menyambut baik masukan APJATI. Ia menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Persoalan ini perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan sejak awal. Setiap program harus direncanakan dengan baik dan disesuaikan dengan program serta penganggaran pada dinas terkait, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Feri Sofiyan.
Terkait pengembangan LPK, Feri menilai diperlukan komunikasi lebih intensif agar kebutuhan dan kendala yang dihadapi dapat dibahas bersama serta ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan pemerintah daerah.
Ia juga menegaskan bahwa keberangkatan tenaga kerja secara ilegal merupakan tantangan serius yang harus ditangani bersama melalui edukasi, pembinaan, dan pendampingan kepada calon pekerja.
“Pemerintah tidak berdiam diri. Dengan koordinasi, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan, saya yakin persoalan ketenagakerjaan ini dapat kita tangani dengan lebih baik. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan seluruh pihak terkait sangat penting,” tegasnya.
Feri berharap audiensi tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menjadi sarana pertukaran informasi dan penyelarasan program untuk menangani persoalan ketenagakerjaan secara terarah.
Melalui sinergi antara Pemerintah Kota Bima, APJATI, dan pemangku kepentingan lainnya, peluang kerja bagi masyarakat diharapkan semakin terbuka, kompetensi calon tenaga kerja meningkat, serta penempatan pekerja migran berlangsung secara aman, resmi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.(RED)
