KOTA BIMA - Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, terukur, dan tepat sasaran. Ia meminta seluruh aparatur perencana di lingkungan Pemerintah Kota Bima tidak sekadar menyusun dokumen dan daftar kegiatan, tetapi mampu mengidentifikasi persoalan masyarakat serta menghadirkan solusi nyata.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fungsional Perencana dan Pengelola Perencanaan Perangkat Daerah yang dirangkaikan dengan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana Pemerintah Kota Bima bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, di Aula Maja Labo Dahu, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Peningkatan Kapasitas Perencana dalam Mewujudkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Terukur, dan Akuntabel.”
Dalam arahannya, Wali Kota menekankan perlunya perubahan pola pikir aparatur perencana agar lebih strategis dan berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat.
"Jangan hanya bertanya, kegiatan apa yang akan kita laksanakan? Tetapi mulailah dengan pertanyaan, persoalan apa yang harus kita selesaikan?" tegasnya.
Menurut Wali Kota, seorang perencana tidak boleh hanya berperan sebagai penyusun dokumen atau pengumpul data. Mereka harus mampu membaca persoalan, memahami kebutuhan masyarakat, merumuskan solusi, menetapkan target yang terukur, serta memastikan setiap program memberikan dampak nyata.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memperhatikan tiga hal mendasar dalam menyusun perencanaan pembangunan, yakni persoalan yang ingin diselesaikan, hasil nyata yang ingin dicapai, serta bagaimana memastikan anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Wali Kota menilai, keberhasilan pembangunan selalu berawal dari perencanaan yang baik. Sebaliknya, perencanaan yang tidak berkualitas berpotensi melahirkan program yang tidak tepat sasaran dan penggunaan anggaran yang tidak optimal.
Bahkan, kualitas perencanaan saat ini menjadi salah satu aspek penting dalam pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah instrumen penilaian, seperti MCSP KPK, PRO-SN, SAKIP, SPIP, dan instrumen evaluasi lainnya, menuntut perencanaan yang berkualitas, konsisten, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Artinya, kualitas perencanaan hari ini turut menentukan nilai kinerja pemerintahan kita esok hari. Jangan lagi kita terjebak pada rutinitas menyusun dokumen perencanaan hanya untuk memenuhi kewajiban," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bappenas RI yang telah hadir di Kota Bima untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan perspektif baru mengenai perencanaan pembangunan.
Ia berharap kehadiran Bappenas dapat memperkuat komunikasi, koordinasi, serta membuka ruang kerja sama yang lebih erat antara Pemerintah Kota Bima dan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung agenda prioritas pembangunan daerah.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bappenas RI, yakni Wignyo Adiyoso, S.Sos., MA., Ph.D. dan Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP. Turut hadir Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, serta Kepala Bagian lingkup Pemerintah Kota Bima.
Bimtek tersebut diikuti unsur perencana dan pengelola perencanaan dari seluruh perangkat daerah dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan teknis agar mampu menyusun perencanaan pembangunan yang selaras, terintegrasi, serta mendorong sinergi ant perangkat daerah.
Menutup sambutannya, Wali Kota berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali pengetahuan serta pengalaman langsung dari para narasumber Bappenas RI.
"Sebab, pembangunan yang baik tidak dimulai ketika proyek dikerjakan, tetapi dimulai sejak gagasan dirumuskan dan perencanaannya disusun," tutupnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bima berharap dapat mewujudkan sumber daya perencana yang semakin profesional, strategis, dan berorientasi pada hasil, sehingga perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah semakin berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(RED)


