KOTA BIMA – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, meminta seluruh unsur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), khususnya Ketua RT, RW, dan LPM, aktif mengawal persoalan masyarakat, terutama memastikan ketepatan data penerima bantuan sosial (bansos).
Pesan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Diseminasi Publik Sinergi dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam mewujudkan Kota Bima yang maju, bermartabat dan berkelanjutan tahun 2026, di Aula Kantor Kecamatan Mpunda, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima, Camat Mpunda, para lurah, ketua LPM, ketua RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, kader Posyandu, serta pendamping PKH se-Kecamatan Mpunda.
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa RT, RW, dan LPM merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam mengetahui kondisi warga, termasuk keluarga rentan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
"Pemerintah tidak boleh berjarak dengan masyarakat, dan masyarakat tidak boleh merasa sendirian ketika menghadapi persoalan," kata Wali Kota.
Ia juga mengingatkan agar koordinasi antara pemerintah kelurahan dan unsur masyarakat tidak terhambat ego sektoral maupun kebiasaan saling melempar tanggung jawab. Setiap persoalan masyarakat harus didengar, dipahami, dan dicarikan jalan keluarnya.
Selain membahas pelayanan masyarakat, Wali Kota memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Bima, mulai dari pemeliharaan jalan lingkungan, penanganan stunting, bedah rumah, hingga pemberian honorarium bagi ketua RT, RW, LPM, imam masjid, dan marbot selama 12 bulan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut menyasar, Ketua LPM, ketua RT/RW, imam dan marbot, PPPK paruh waktu, kader Posyandu, petani dan buruh tani tembakau, serta pekerja rentan.
Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Bima telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1,717 miliar. Bahkan, melalui anggaran perubahan tahun 2026, pemerintah menambah perlindungan bagi 10 ribu pekerja rentan selama tiga bulan dengan anggaran Rp500 juta.
Wali Kota meminta para ketua RT, RW, dan unsur LKK turut menyosialisasikan program tersebut agar pekerja yang memenuhi kriteria dapat memperoleh hak perlindungannya.
Di sisi lain, Wali Kota juga menyoroti persoalan perubahan data penerima bantuan sosial yang kerap menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, perubahan peringkat desil kesejahteraan dilakukan berdasarkan pemeringkatan dan survei Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional, bukan semata-mata keputusan Dinas Sosial maupun Pemerintah Kota Bima.
Apabila terdapat perubahan kondisi ekonomi warga atau ketidaksesuaian data, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui operator kelurahan sesuai indikator yang berlaku.
Wali Kota pun meminta RT, RW, dan LPM membantu memastikan data masyarakat benar dan objektif. Menurutnya, hubungan keluarga, pertemanan, maupun kepentingan tertentu tidak boleh memengaruhi penentuan penerima bantuan.
"Bantuan sosial adalah hak masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan hadiah dari seseorang dan bukan pula alat untuk membangun kedekatan politik," ujarnya.
Ia menegaskan, ketepatan data menjadi hal penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak justru terlewat, sementara data yang sudah tidak sesuai terus dipertahankan.
Menutup arahannya, Wali Kota berharap kegiatan diseminasi tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi dan kerja bersama antara pemerintah daerah dengan lembaga kemasyarakatan dalam membangun Kota Bima.
"Kota Bima yang maju tidak dibangun hanya oleh kebijakan seorang Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kota Bima yang berkelanjutan harus dibangun oleh seluruh masyarakatnya," kata H. A. Rahman.(RED)


