-->

Notification

×

Wali Kota dan Wawali Bima Kompak Hadiri Sosialisasi Antikorupsi, SPI Kota Bima Naik Jadi 73,48

11/16/26 | Senin, November 16, 2026 WIB | 2026-11-16T08:17:48Z

KOTA BIMA – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE., bersama Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofyan, SH., menghadiri Sosialisasi Antikorupsi dan Kepemimpinan Berintegritas dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2026, di Aula Maja Labo Dahu Pemerintah Kota Bima, Senin (16/11/2026).

Kegiatan mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Negeri” tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Kota Bima atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi yang membahas pencegahan korupsi, penolakan gratifikasi, pencegahan benturan kepentingan, serta penguatan Whistleblowing System (WBS).

"Atas nama Pemerintah Kota Bima, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Inspektorat Kota Bima. Pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen moral dan operasional yang harus tertanam dalam setiap lini birokrasi pemerintahan," ungkapnya.

Wali Kota juga memaparkan capaian Pemerintah Kota Bima berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Pada 2024, nilai SPI Kota Bima tercatat sebesar 66,2, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 71,53. Namun, pada 2025, nilai tersebut meningkat menjadi 73,48, melampaui rata-rata nasional sebesar 72,32 sekaligus menempatkan Kota Bima pada peringkat kedua se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, hasil evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Tahun 2026 mencatat capaian nilai 60,75. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk terus memperkuat budaya antigratifikasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Meski mencatat peningkatan nilai integritas, Wali Kota mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Mempertahankan prestasi itu sulit, tetapi melangkah lebih maju untuk menyempurnakannya jauh lebih menantang. Pencapaian ini bukanlah garis finis, melainkan batu loncatan agar Kota Bima ke depannya konsisten menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menekankan tiga instrumen utama pencegahan korupsi, yakni menolak gratifikasi, memutus benturan kepentingan (conflict of interest), serta mengoptimalkan Whistleblowing System (WBS) sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran.

Ia meminta setiap pejabat dan aparatur menjaga profesionalitas serta tidak membiarkan kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan memengaruhi pengambilan keputusan publik.

Melalui penguatan WBS, aparatur maupun masyarakat juga diharapkan tidak takut melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan. Sistem tersebut harus berfungsi efektif sebagai peringatan dini (early warning system) untuk menjaga marwah institusi pemerintahan.

Selain itu, Wali Kota mengajak seluruh perangkat daerah, ASN, dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk memperkuat komitmen, meningkatkan sosialisasi, mengidentifikasi serta memitigasi risiko gratifikasi, dan menghadirkan inovasi nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima menjadikan HAKORDIA Tahun 2026 sebagai momentum kebangkitan moral birokrasi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, seluruh Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, serta seluruh Kepala Bagian lingkup Pemerintah Kota Bima.(RED)

×