Forkopimda Kabupaten Bima Gelar Rakor

Forkopimda Kabupaten Bima Gelar Rakor


Kabupaten Bima, Beritabima.com,- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Rapat Bupati Bima, Jum'at (14 /1/2022) kemarin Pukul 11.05 Wita.

Rakor tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari adanya tuntutan Aliansi Petani Bima terkait pupuk dan tuntutan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Tambe yang ingin dirubahnya atap masjid di lokasi Proyek Alokasi BTN Dampak Banjir di Desa Tambe Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Hadir dalam Rakor tersebut diantaranya, Sekda Bima Drs. H. Taufik HAK, M.Si, Waka Polres Bima, Kompol Yusuf, Kasdim 1608/Bima, Mayor Inf. Yudha Wira Bakti, Kadis Perkim, Taufik. MT, Kasat Intelkam Polres Bima, AKP Syafrudin, S.H, Kasat Intelkam Polres Bima Kota, AKP Muh. Ananda, S.Ikom, dan Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Bima, Aidin, S.H, M.Hum.

Dalam penyampaiannya, Sekda Bima, Taufik, mengatakan, bahwa permasalahan pupuk di Kabupaten Bima ini semata disebabkan adanya kesalahpahaman antara pihak Distributor, pihak Dinas Pertanian dan pengecer pupuk di tingkat desa.

"Kesalahpahaman tersebut, dipicu akibat kurangnya singkronisasi data RDKK di desa dan  pihak Distributor dan adanya pembukaan lahan baru di sejumlah wilayah Kabupaten Bima sehingga tidak masuk dalam RDKK Distributor Pupuk, " ungkap Taufik.

Lanjut Taufik, Sehingga akibatnya menyebabkan seringnya terjadi aksi unjuk rasa dari berbagai Elemen Masyarakat (LSM), Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (OKP) terkait masalah kelangkaan pupuk di wilayah Kabupaten Bima.

"Karena itu, Rakor tersebut digelar untuk membahas langkah-langkah konkrit dalam mencari solusi permasalahan pupuk," imbuhnya.

Sementara terkait dengan pembangunan Masjid di Desa Tambe yang berujung pembongkaran Atap bangunan Mesjid tersebut oleh warga, Taufik memaparkan, . Pihak Pemkab Bima telah melakukan koordinasi dengan pihak Pelaksana Proyek pembangunan dalam hal ini Pihak Kementerian Sosial RI.

"Rakor itu sendiri membuahkan kesimpulan yang jika dikerucutkan adalah perlunya kerjasama antara pihak Pemda, Kepolisian dan TNI dalam memonitoring permasalahan yang ada guna mengantisipasi adanya aksi susulan serta memberikan masukan dan langkah langkah langkah-langkah antisipasi ke Bupati Bima secara langsung," ungkapnya.(BB-02)

Posting Komentar

0 Komentar