Kota Bima, Beritabima.com — Barisan Muda Nusantara (Bardam) NTB Cabang Bima menggelar aksi demonstrasi di Kota Bima pada Kamis (22/5/2025), menuntut pencabutan moratorium pemekaran daerah dan mendesak pemerintah pusat segera membentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Dengan mengusung slogan "PPS Harga Mati", massa aksi menyuarakan aspirasi masyarakat dari lima wilayah: Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Kota Bima. Mereka menilai pemekaran wilayah merupakan kebutuhan mendesak demi pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Pulau Sumbawa.
Ketua Umum Bardam, Yunus, dalam orasinya menegaskan bahwa perjuangan ini adalah suara hati rakyat yang telah lama menginginkan otonomi wilayah.
"Kami mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, DPR RI Komisi II, DPD RI, dan Presiden Republik Indonesia untuk mendengar jeritan hati masyarakat Pulau Sumbawa," ujarnya.
Yunus juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam memperjuangkan pembentukan PPS.
"Ini bukan semata aksi demonstrasi, ini adalah panggilan sejarah untuk membangun masa depan Pulau Sumbawa yang lebih baik," tegasnya.
Aksi sempat memanas saat massa berencana bergerak ke Bandara Sultan Muhammad Salahuddin dan Pelabuhan Bima sebagai simbol protes. Namun, aparat kepolisian dari Polresta Bima Kota dan Polres Bima menghadang karena kedua lokasi tersebut merupakan objek vital negara. Setelah dialog antara koordinator lapangan dan pihak kepolisian, massa akhirnya sepakat untuk tidak melanjutkan ke bandara dan kembali ke pusat kota.
"Kami tidak akan berhenti hingga moratorium dicabut dan PPS resmi dimekarkan dari NTB," pungkas Yunus.(RED)
