 |
| Pemkot Bima saat audiensi bersama guru Non ASN R2 dan R3 |
"Saat ini BKPSDM sedang memproses pengusulan NIP bagi CASN dan PPPK Tahap 1 Tahun Anggaran 2024. Tidak menutup kemungkinan pemerintah pusat juga sedang mempersiapkan skema untuk tenaga honorer kategori R2 dan R3 sesuai Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu," jelasnya.
M. Saleh menegaskan bahwa penyelesaian dan penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk skema paruh waktu, merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat, khususnya Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Setiap kebijakan ada prosesnya. Kami di daerah tetap mengikuti arah dari pemerintah pusat. Saya harap rekan-rekan guru tetap bersabar dan tetap menjalankan tugas dengan baik sambil menunggu petunjuk lanjutan," ujarnya menenangkan peserta audiensi.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bima, Arief Roesman Effendy, menambahkan bahwa pihaknya kini tengah memfinalisasi pemberkasan penetapan NIP CASN dan PPPK Tahap 1, yang dijadwalkan akan diserahkan secara serentak pada awal Juni 2025.
Ia juga menginformasikan bahwa tahapan seleksi PPPK Tahap 2 baru saja selesai, dan hasil seleksi kompetensinya akan diumumkan antara 25 hingga 31 Mei 2025. Untuk proses pemberkasan PPPK Tahap 2, pihaknya masih menunggu jadwal resmi dari pusat.
Terkait PPPK Paruh Waktu, Arief menyampaikan bahwa besar gaji yang akan diterima kemungkinan mengacu pada UMR atau upah yang saat ini diterima tenaga non ASN, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
"Saya yakin pemerintah Kota Bima akan mempertimbangkan dua hal utama, yaitu kemampuan keuangan daerah dan asas kewajaran serta kepatutan bagi tenaga non ASN," pungkasnya.(RED)
.jpg)