-->

Notification

×

WTP ke-11, Pemkot Bima Kembali Buktikan Komitmen Tata Kelola Keuangan

5/28/25 | 5/28/2025 WIB | 2025-05-27T23:41:38Z

 

Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H saat menerima WTP di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan NTB, di Mataram, Selasa (27/5).


Mataram- Pemerintah Kota Bima kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini merupakan kali ke-11 secara berturut-turut Kota Bima memperoleh predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., bersama Ketua DPRD Kota Bima. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan NTB, di Mataram, Selasa (27/5).

Penyerahan LHP merupakan bagian dari siklus tahunan pemeriksaan keuangan daerah yang bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pendampingan dan evaluasi konstruktif selama proses pemeriksaan. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

“Kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK dalam waktu yang ditetapkan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional,” ujar Feri Sofiyan.

Lebih lanjut, Feri yang akrab disapa Aba Feri menekankan pentingnya hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyerahan LHP ini turut dihadiri oleh para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Provinsi NTB, serta pejabat struktural BPK RI Perwakilan NTB. Momen ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi hasil.(RED)

×