Kota Bima, beritabima.com - Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima pada Selasa pagi, 8 Juli 2025. Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam audiensi sebelumnya bersama Wali Kota Bima.
Dalam kunjungannya, Feri Sofiyan menyoroti berbagai permasalahan teknis yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, terutama terkait perbedaan interpretasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), proses pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta ketergantungan sistem pelayanan hanya pada satu operator.
“Jika hanya satu orang yang memegang sistem dan saat yang bersangkutan berhalangan, maka seluruh proses pelayanan menjadi terganggu. Ini tidak boleh terus terjadi. Harus ada sistem cadangan dan penguatan SDM agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” tegas Wakil Wali Kota.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dan pihak eksternal seperti IPPAT untuk mencegah munculnya interpretasi sepihak dalam penerapan NJOP yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum serta menghambat transaksi masyarakat.
“Kita harus menjamin bahwa kebijakan fiskal, termasuk penetapan NJOP dan BPHTB, berjalan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. Masyarakat jangan sampai dirugikan oleh sistem yang tidak adaptif,” tambahnya.
Dalam audiensi sebelumnya, IPPAT Kota Bima menyampaikan berbagai kendala seperti perbedaan penafsiran NJOP antarinstansi, kurangnya insentif bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta belum meratanya peta zona nilai tanah. Hal-hal ini turut menyebabkan keterlambatan transaksi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota langsung menginstruksikan agar BPKAD segera menyiapkan skema penguatan SDM operator dan menyusun laporan kendala teknis yang akan dibahas dalam forum evaluasi lintas sektor.
Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya untuk menciptakan tata kelola pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(RED)
