Silaturahmi tersebut membahas kelanjutan pembangunan Masjid Raya Al Muwahiddin, serta harapan agar Pemerintah Kota Bima tetap menunjukkan komitmen kuat dalam penyelesaiannya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bima, H. A. Rahman mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 ini, pemerintah daerah dihadapkan dengan kebijakan efisiensi nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
"Kita dihadapkan dengan kondisi yang serba terbatas, dimana dana DAK Insfratruktur 30 M ditarik kembali ke pusat. Gaji PPPK 1.200 orang menyita anggaran 60-70 miliar, pembebasan lahan untuk mendukung pengendalian banjir 15 M untuk 4 sungai, dan alokasi pembangunan RSUD Kota Bima," ungkap Wali Kota.
Meski dengan keterbatasan anggaran, Wali Kota menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pembangunan Masjid Raya Al Muwahiddin tidak surut.
"Tahun 2026 kita anggarkan kembali untuk melanjutkan pembangunan Masjid Raya Al Muwahiddin," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam pembangunan rumah ibadah di Kota Bima, dan mengajak seluruh pengurus masjid dan mushola untuk terus menjaga kebersamaan dalam membangun.
"Bantuan pemerintah sifatnya hanya dana stimulan, untuk merangsang agar nilai semangat gotong royong masyarakat untuk membangun masjid tetap terus tumbuh, ini yang kita harapkan," pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal positif atas komitmen berkelanjutan Pemerintah Kota Bima terhadap pembangunan rumah ibadah, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.(RED)
