Lebih Tinggi dari Era Sebelumnya, Anggaran Perlinsos 2026 Capai Rp508,2 Triliun

Ilustrasi/google.

Jakarta, 18 Agustus 2025, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan era pemerintahan sebelumnya.

“Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta yang kutip dari okezone. 

Anggaran perlinsos pada RAPBN 2026 tumbuh 8,6 persen dibandingkan proyeksi tahun 2025 yang sebesar Rp468,1 triliun. Dana tersebut diprioritaskan untuk peningkatan akurasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sinergi bansos dengan program pemberdayaan, akses permodalan dan pendampingan usaha, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.

Secara rinci, alokasi Rp508,2 triliun itu antara lain meliputi:

Pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp315,5 triliun, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp43,8 triliun bagi 18,3 juta KPM, serta bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp1,2 triliun bagi 140,7 juta peserta.

Subsidi energi Rp210,1 triliun dan subsidi non-energi Rp17,4 triliun.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Rp6,5 triliun untuk 1,8 juta KPM, serta atensi sosial dan penanganan bencana Rp7,9 triliun.

Pemenuhan layanan pendidikan Rp37,5 triliun, yang mencakup Program Indonesia Pintar (PIP) Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp17 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, serta Sekolah Rakyat Rp4,9 triliun untuk 200 lokasi.

Pemenuhan layanan kesehatan Rp69 triliun, termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp66,5 triliun untuk 96,8 juta peserta dan subsidi iuran Kelas III bagi 49,6 juta peserta sebesar Rp2,5 triliun.

Pemberdayaan masyarakat Rp86,2 triliun, dengan rincian subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp36,5 triliun untuk 6,1 juta debitur dan subsidi pupuk 9,6 juta ton senilai Rp49,7 triliun.

“Jadi, ini adalah belanja-belanja yang langsung dinikmati untuk melindungi masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

Berdasarkan catatan dalam buku Nota Keuangan II RAPBN 2026, anggaran perlinsos terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2025 diproyeksikan Rp468,1 triliun, sementara pada 2024 sebesar Rp455,9 triliun dan 2023 Rp436,2 triliun. Sebelumnya, pada 2022 sebesar Rp460,6 triliun, 2021 Rp468,2 triliun, dan 2020 mencapai Rp498 triliun.(RED)