Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepati janji menaikkan dana transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Pemerintah bersama DPR menyepakati penambahan anggaran TKD dari target awal Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun atau naik Rp43 triliun.
 |
| Ilustrasi |
Penambahan anggaran ini, menurut Purbaya, bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah, meski alokasi totalnya masih lebih rendah dibandingkan APBN 2025.
"Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (18/9/2025), dikutip dari Okezone.
Ia menegaskan, manfaat APBN untuk daerah tidak akan berkurang karena ada Rp1.300 triliun belanja pusat yang akan dibelanjakan langsung di daerah.
"Jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah, jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya," ungkapnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa berbagai program pemerintah pusat di daerah akan meningkat pesat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.
"Program pusat yang akan berjalan di daerah itu meningkat luar biasa besar dibandingkan tahun ini. Semua tetap jalankan. Ini tetap diterima manfaatnya oleh seluruh pemda, oleh seluruh masyarakat," jelas Suahasil.
Namun, penambahan anggaran TKD ini berdampak pada pelebaran defisit APBN 2026. Awalnya defisit ditargetkan Rp638,8 triliun (setara 2,48 persen PDB), kini naik menjadi Rp689,1 triliun (setara 2,68 persen PDB).
Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja antara Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.(RED)
.jpg)