Kota Bima, Beritabima.com - Kamis, 4/9/2025, Pj Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj. Mariamah, SH, memimpin rapat koordinasi terkait pelaksanaan Program NUFReP yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kota Bima. Rapat ini dihadiri Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, para Camat Rasanae Barat, Asakota, Raba, Rasanae Timur, serta Lurah Lampe, Kodo, Ule, Jatiwangi, Ntobo, dan Penanae.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bappeda Kota Bima menjelaskan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut rapat sebelumnya bersama pihak Bank Dunia terkait percepatan penyiapan lahan di beberapa lokasi prioritas, yakni Kelurahan Lampe, Penanae, dan Ntobo.“Kami dari Bappeda akan terus memfasilitasi Camat dan Lurah dalam proses di lapangan. Setiap hari Rabu kami juga melaporkan progres kepada Wali Kota. Namun semua ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan langsung dari Camat dan Lurah. Untuk itu kami berharap agar dapat segera turun ke lapangan melakukan penelusuran, melengkapi, serta merapikan data,” jelas Kepala Bappeda.
Ditargetkan, seluruh rangkaian penyiapan lahan dapat dituntaskan dalam dua bulan sehingga pekerjaan selesai pada Oktober 2025.
Sekda Hj. Mariamah dalam arahannya menekankan bahwa pembebasan lahan masih menjadi kendala utama. Ia mengingatkan bahwa proyek pembangunan drainase ini sangat bermanfaat, khususnya dalam mengantisipasi banjir bandang yang kerap melanda Kota Bima.
“Kami mohon dukungan para Lurah untuk memfasilitasi proses pembebasan lahan. Lakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak positifnya mengingat Kota Bima sering terjadi banjir. Selain itu, laporkan setiap perkembangan secara rutin karena waktu yang tersedia cukup singkat. Kegiatan ini harus kita tuntaskan sesuai target,” tegas Sekda.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perkim Kota Bima menambahkan bahwa pihaknya telah menyusun rencana kerja. Pada minggu ketiga September ditargetkan pengukuran peta bidang dilakukan bersama BPN, kemudian penertiban peta bidang dan penetapan lokasi dilanjutkan pada Oktober mendatang.
Meski begitu, laporan sementara menunjukkan masih ada warga terdampak proyek (WTP) yang belum melengkapi berkas. Di Kelurahan Jatiwangi, dari 29 WTP baru 9 yang masuk; di Ule, dari 21 WTP baru 5 berkas; sementara di Lampe dari 51 WTP sudah 40 yang lengkap. Untuk Kelurahan Kodo, dari 26 WTP belum dilakukan pengukuran.
Menutup rapat, Sekda menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat agar proses berjalan sesuai jadwal.
“Jika tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan lahan masyarakat akan berkurang sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama peduli dan mendukung kegiatan ini,” pungkasnya.(RED)
