Kota Bima, Beritabima.com - Menghadapi kondisi fiskal nasional yang semakin ketat, Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, memimpin rapat koordinasi (Rakor) yang dihadiri seluruh kepala perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Dalam rakor yang digelar di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, Senin (13/10/2025), Wali Kota menegaskan pentingnya komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah agar pelayanan publik tidak terganggu meski adanya pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Tahun 2026 disebut akan menjadi tahun sulit bagi kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Kota Bima. Pasalnya, setelah DPR mengesahkan RAPBN 2026 menjadi Undang-Undang pada 23 September 2025 lalu, dampaknya terasa pada lambatnya realisasi sejumlah program pembangunan yang telah dicanangkan.
Meski begitu, Wali Kota Rahman menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kota Bima. Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan potensi daerah sebagai sumber pendapatan tambahan untuk pembangunan.
“Di tengah kondisi sulit yang kita hadapi, kita harus optimis. Kita dorong dan optimalkan semua potensi yang belum digarap secara maksimal,” ungkap H. A. Rahman saat memimpin rapat koordinasi di Aula Maja Labo Dahu, Senin (13/10).
Wali Kota yang akrab disapa Aji Man itu menjelaskan, ada banyak potensi daerah yang dapat dikelola lebih maksimal, di antaranya mendorong partisipasi eksternal melalui forum CSR, mengidentifikasi dana hibah, serta meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh setiap OPD. Ia juga menyebut pentingnya memanfaatkan program-program unggulan pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menggerakkan perekonomian lokal.
“Juga termasuk optimalisasi dana yang bersumber dari pajak restoran, PBB, kendaraan, air tanah, reklame/iklan yang mungkin selama ini belum diakomodir secara maksimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa dalam situasi fiskal yang ketat, pemerintah daerah harus mampu membangun kemandirian ekonomi agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.
“Yang belum dikelola maksimal, kita maksimalkan. Ini saatnya kita membangun kemandirian daerah,” pungkasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Pj. Sekda Kota Bima, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah se-Kota Bima.
