Kota Bima, Beritabima.com - Pemerintah Kota Bima terus berupaya memperkuat ketahanan kota terhadap risiko bencana banjir. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tim National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima, Senin (20/10/2025).
Rapat dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj. Mariamah, SH, dan dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kominfotik, sejumlah kepala OPD terkait, serta Tim Technical and Program Implementation Support Consultant (TEPIS) dari Bina Bangda Kemendagri.
Program NUFReP merupakan dukungan Pemerintah Pusat melalui bantuan World Bank (Bank Dunia), sebagai tindak lanjut dari bencana banjir bandang besar yang melanda Kota Bima pada Desember 2016. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan parah pada rumah warga, fasilitas publik, lahan pertanian, hingga infrastruktur jalan dan jembatan.
Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan infrastruktur perkotaan sekaligus mengurangi risiko banjir di wilayah Kota Bima. Pelaksanaan NUFReP di Kota Bima akan berlangsung hingga tahun 2028 dengan cakupan kegiatan meliputi normalisasi sungai, pembangunan enam saluran drainase primer di 12 kelurahan, serta pembangunan kolam retensi sebagai area penampungan air.
Selain fokus pada infrastruktur, Pemerintah Kota Bima juga menyoroti isu pengelolaan sampah sebagai bagian penting dalam mitigasi banjir. Melalui visi Gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri), pemerintah berupaya menyelaraskan pembangunan dengan perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, produksi sampah yang diangkut mencapai 90 ton per hari. Pemerintah kini gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilah sampah organik dan nonorganik sejak dari rumah tangga serta mengkampanyekan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
Dalam sambutannya, Hj. Mariamah menegaskan pentingnya keberlanjutan proyek NUFReP untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di Kota Bima. Ia mengingatkan kembali bahwa Bima pernah mengalami bencana besar pada 2016 yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Kota Bima pernah terdampak banjir parah pada tahun 2016. Karena itu, keberadaan proyek NUFReP ini sangat dirasakan manfaatnya. Kami berterima kasih kepada pihak Bank Dunia, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta seluruh pelaksana proyek yang telah berkontribusi besar dalam program ini,” ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan Tim Konsultan TEPIS, Gazali Fathadewang, menjelaskan bahwa pelaksanaan NUFReP berfokus pada tiga komponen utama, yakni perencanaan, dukungan kebijakan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.
“Tujuan utama kami adalah memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan proyek, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Selain itu, kami juga berupaya memperkuat kebijakan dan kelembagaan daerah melalui berbagai inisiatif peningkatan kapasitas dan penjangkauan,” jelas Gazali.
Gazali menambahkan, TEPIS berperan aktif dalam forum koordinasi, mendukung penyusunan RPJMD dan RKPD, serta memfasilitasi Musrenbang agar aspirasi masyarakat terkait pengelolaan risiko banjir dapat terakomodasi dengan baik.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendukung seperti Bank Dunia, diharapkan Kota Bima semakin tangguh menghadapi risiko banjir, sekaligus memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.(RED)
