Kota Bima, Beritabima.com - Kelompok Tani (POKTAN) bersama Rumah Aspirasi Kelurahan Rontu menggelar pertemuan untuk membahas konsep kesejahteraan petani di wilayah Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima, pada Jumat (21/11/2025). Pertemuan tersebut berfokus pada sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan pendapatan hasil pertanian.
Meningkatkan kualitas kesejahteraan pertanian dinilai menjadi bagian dari cita-cita bangsa. Hal itu sejalan dengan pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang kerap disampaikan melalui media massa, televisi, dan platform daring. Presiden menegaskan bahwa "Ketahanan pangan harus ditingkatkan demi kedaulatan negara".
Ketua Gapoktan, M. Ali, menyampaikan bahwa fasilitas dan sarana pendukung merupakan kebutuhan utama dalam meningkatkan hasil pertanian.
Menurutnya, "fasilitas dan sarana harus di utamakan dalam menaikkan hasil pertanian, yakni alat pertanian, pestisida dan aksesnya," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akses pertanian adalah jembatan tani yang menjadi penghubung petani saat musim tanam maupun panen.
"Akses pertamina yang dimaksud, yaitu, jembatan tani yang sering kita lewati untuk menyebrangi sungai saat kita musim tanam dan panen harus memadai, namun kenyataannya sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan," ucap M. Ali.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk membantu perbaikan sarana tersebut.
"Kami dari perwakilan petani meminta pemerintah agar segera membantu sarana jembatan tani tersebut untuk akses kami para petani, alasannya pada musim hujan tidak mungkin hasil panen petani di angkut dan menyebrangi sungai saat banjir datang," harapnya.
Menanggapi keluhan para petani, Ketua Rumah Aspirasi Rontu, Eldan, S.Sos, memberikan solusi dengan mendorong komunikasi aktif antara petani dan pemerintah.
Menurutnya, "kita harus berkomunikasi dengan pihak pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) agar terhubung terkait kebutuhan para petani," ungkapnya.
Ia menegaskan pentingnya menyampaikan aspirasi secara langsung.
"Kita bisa menghadap walikota atau DPR supaya aspirasinya tersampaikan, mengingatkan jembatan penyeberangan yang tidak layak lagi dipergunakan lagi," tegas Eldan.
Eldan menutup dengan penekanan bahwa jembatan yang sudah lapuk benar-benar harus direvitalisasi.
"Jembatan penyeberangan sudah lapuk termakan usia harus di revitalisasi agar dapat di pergunakan sebagai kebutuhan mereka," tutupnya.(RED)
