Kota Bima, Beritabima.com - Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama aliansi Honorer Non Database Kota Bima sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah dalam mendengarkan langsung aspirasi tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema PPPK Paruh Waktu. Kegiatan berlangsung di Aula BKPSDM Kota Bima, Kamis (4/12).
RDP tersebut dipimpin oleh Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, MAP, yang hadir mewakili Pemerintah Kota Bima. Dalam penjelasannya, H. Alwi menegaskan bahwa pendataan tenaga honorer sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk menambah atau menetapkan nama baru ke dalam database honorer di luar mekanisme resmi yang berlaku.
“Regulasi mengenai tenaga honorer sepenuhnya merupakan kewenangan pusat. Pemerintah daerah tidak bisa menambah data baru, kecuali melalui proses usulan yang telah diatur,” jelasnya.
Meski demikian, H. Alwi menekankan bahwa Pemkot Bima terus mengikuti dinamika kebijakan nasional dan siap mengambil langkah-langkah sesuai peluang yang mungkin terbuka apabila terjadi perubahan regulasi dari pemerintah pusat.
“Kami menunggu perkembangan regulasi dan akan terus mengupayakan. Yang penting, tetap bersabar,” imbuhnya.
Pemerintah Kota Bima juga menegaskan bahwa pelaksanaan RDP ini membuktikan bahwa aspirasi honorer Non Database diakomodasi dan menjadi perhatian. Pemkot mengajak seluruh honorer yang belum masuk dalam PPPK Paruh Waktu untuk tetap optimis sembari menanti perkembangan kebijakan.
Setelah pemaparan materi, agenda dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta diberi kesempatan menyampaikan pandangan, harapan, serta kendala yang mereka alami. Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh penghargaan, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memahami dan mengawal setiap aspirasi yang disampaikan.(RED)
