Kota Bima, Beritabima.com – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, menerima audiensi Kepala Radio Republik Indonesia (RRI) SP Bima beserta jajarannya, bertempat di Ruang Kerja Wali Kota Bima, Selasa (06/01/2026).
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bima didampingi oleh Asisten II Setda Kota Bima, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima. Turut hadir Kepala RRI SP Bima bersama jajaran.
Kepala RRI Bima, Ikra Hardiansyah, menyampaikan bahwa sebagai lembaga penyebaran informasi di bawah naungan Komdigi, RRI SP Bima saat ini membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah, khususnya terkait fasilitas penunjang operasional, seperti gedung redaksi.
"Gedung yang saat ini kami tempati dalam kondisi mengkhawatirkan hibah dari Pemkab Bima, tepatnya di Kecamatan Woha, sehingga kami butuh sarana pengganti sementara di wilayah Kota Bima. RRI SP Bima memiliki pegawai sebanyak 13 orang, terdiri dari PNS, PPPK penuh waktu dan paruh waktu," ungkap Ikra.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bima, H. A. Rahman, menjelaskan bahwa memang terdapat sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bima yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bima. Namun, hingga saat ini aset tersebut masih berstatus pinjam pakai oleh Pemerintah Kabupaten Bima.
"Saat ini masih ada aset milik Pemkot Bima yang berstatus pinjam pakai oleh Pemkab Bima. Disamping itu, terdapat banyak pengurus koperasi merah putih yang meminta bangunan dan lahan untuk kantor dan gerai, tentu ini menjadi perhatian kita juga," ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Wali Kota Bima menginstruksikan jajarannya untuk segera mencarikan solusi terkait kebutuhan RRI SP Bima.
"Untuk fasilitas sementara bagi RRI SP Bima saya minta Asisten II segera carikan tempat yang representatif, koordinasi dengan Kepala Dinas Kominfotik," tambahnya.
Melalui audiensi tersebut, diharapkan sinergi antara RRI SP Bima dengan Pemerintah Kota Bima dapat terus terjalin dan berjalan optimal, khususnya dalam penyebaran informasi program dan kebijakan pemerintah yang kredibel dan berimbang kepada masyarakat. Hal ini juga dinilai penting dalam menyampaikan kondisi fiskal keuangan daerah yang terbatas akibat dampak dari efisiensi anggaran kepada publik secara luas.(RED)
.jpg)
