KOTA BIMA – Pemerintah Kota Bima menggelar rapat koordinasi bersama The Habibie Center (THC) dan Nusatenggara Center (NC) dalam rangka pelaksanaan Program “Memperkuat Ketahanan Masyarakat dan Mantan Napiter untuk Mencegah Ekstremisme Berkekerasan dan Mempromosikan Kohesi Sosial” atau yang disingkat dengan Program PROKOHESI Kota Bima, Selasa (3/3/2026).
Rapat yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima tersebut dihadiri oleh Setda Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, MM., didampingi sejumlah Kepala OPD terkait, di antaranya Kepala Kesbangpol Kota Bima, Kadis Kominfotik Kota Bima, Kadis Dikpora Kota Bima, Kadis Sosial Kota Bima, dan Kadis Pariwisata Kota Bima. Hadir pula unsur Forkopimda, Pengawas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) NTB, perwakilan Densus 88, Direktur Eksekutif Nusatenggara Center (NC) Prof. Dr. H. Kadri, M.Si., selaku penyelenggara kegiatan, serta tim media Rangga Babuju.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara Pemerintah Kota Bima dan mitra strategis dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat Kota Bima.
Dalam paparannya, Prof. Dr. H. Kadri, M.Si., menjelaskan bahwa rapat yang bertajuk “Memperkuat Ketahanan Masyarakat dan Mantan Napiter untuk Mencegah Ekstremisme Berkekerasan, dan Pro Kohesi Kota Bima” sengaja diadakan di Kota Bima dengan mempertimbangkan realitas sosial yang ada.
Ia menyebutkan bahwa Kota Bima masih diwarnai isu radikalisme dan ekstremisme yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut dapat dilihat dari masih adanya proses perekrutan anggota baru oleh kelompok ekstrem secara masif. Hal itu dipicu oleh berkurangnya figur panutan di luar bidang keagamaan, seperti di sektor bisnis dan pendidikan.
Untuk menanggulangi persoalan tersebut, diperlukan perhatian, dukungan, dan partisipasi seluruh pihak, termasuk Pemerintah Kota Bima. Program PROKOHESI dirancang untuk mendorong reintegrasi sosial mantan napiter secara produktif dan bermartabat melalui pembinaan, edukasi, perubahan pola pikir, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi ruang kerja di pemerintahan.
Sementara itu, Setda Kota Bima dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program PROKOHESI sebagai langkah konkret mencegah penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme di Kota Bima.
Ia menegaskan bahwa pendekatan pencegahan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga dan lingkungan sosial mantan napiter.
Menurutnya, pendekatan sosial dapat dilakukan dengan membiarkan mereka berbaur di lingkungan masyarakat, memberikan perhatian melalui bantuan sosial, serta membuka ruang bagi mereka untuk tetap eksis secara natural maupun dalam pengembangan ekonomi.
"Saya mewakili Pemerintah Kota Bima, menyambut baik, sekaligus mendukung program kegiatan ini, karena ini sangat membantu kami, dalam hal menanggulangi munculnya kelompok radikalisme, dan ekstremisme di Kota Bima," ujarnya.
Lebih lanjut, Fakhrunraji berharap yayasan atau sekolah yang dikelola oleh kelompok ekstrem dapat dipimpin oleh kepala sekolah dari kalangan Pegawai Negeri Sipil agar proses administrasi dan pengambilan keputusan dapat terkontrol serta lembaga pendidikan tersebut dapat berkembang secara optimal.
Program PROKOHESI Kota Bima diharapkan menjadi model penguatan ketahanan sosial di wilayah Nusa Tenggara secara umum serta mempertegas komitmen Kota Bima sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, toleransi, dan perdamaian.
Kegiatan ditutup dengan sesi dialog dan diskusi bersama seluruh peserta rapat. Melalui sinergi antara Pemerintah Kota Bima, The Habibie Center, dan Nusatenggara Center, diharapkan tercipta masyarakat yang tangguh, harmonis, dan mampu menangkal berbagai bentuk radikalisme dan ekstremisme di Kota Bima.(RED)
