KOTA BIMA – Gebrakan luar biasa kembali lahir dari tangan dingin Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE dan Wakil Walikota Feri Sofiyan, SH. Bertepatan dengan momentum sakral HUT Kota Bima ke-24, Pemerintah Kota Bima secara resmi meluncurkan layanan Pemulangan Jenazah Gratis bagi warga yang meninggal dunia di RSUP NTB, Mataram.
 |
| Ketua DPD II LPM Kota Bima, Suparjo, SH |
Kebijakan ini bukan sekadar omon-omon. Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kesehatan telah secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan manajemen RSUP NTB. Langkah ini diambil sebagai solusi konkret karena selama ini BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya transportasi jenazah, yang seringkali mencekik ekonomi keluarga kurang mampu.
Menanggapi keberanian politik ini, Ketua DPD II LPM Kota Bima, Suparjo, SH, memberikan pernyataan apresiasi yang sangat emosional dan penuh kebanggaan.
"Ini bukan sekadar kebijakan administratif, ini adalah 'kado nyawa' bagi kemanusiaan. Di saat daerah lain sibuk dengan efisiensi yang memangkas layanan, Walikota Bima justru hadir menjamin bahwa warga tidak boleh lagi menangis karena tidak mampu memulangkan jenazah anggota keluarganya dari Mataram ke Bima," tegas Suparjo dengan penuh semangat.
Suparjo menambahkan bahwa selama ini biaya ambulans dari Mataram menuju Kota Bima adalah beban finansial yang sangat besar bagi masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Namun, di bawah kepemimpinan Aji Man (sapaan akrab Walikota) dan Feri Sofiyan, kendala tersebut kini resmi dihapuskan.
"Atas nama lembaga LPM dan seluruh masyarakat, kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya. Ini adalah langkah cerdas yang sangat presisi. Beliau tahu betul di mana titik sakit rakyatnya dan beliau memberikan obat yang tepat. Kepemimpinan H. A. Rahman-Feri adalah bukti nyata bahwa Pemerintah hadir tepat di saat rakyat paling membutuhkan," lanjut Suparjo.
Program ini secara khusus menyasar masyarakat kurang mampu, terutama peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dengan adanya fasilitas ini, operasional mobil jenazah kini sepenuhnya ditanggung oleh Pemkot Bima, memastikan pelayanan kesehatan dan kedukaan yang merata tanpa sekat ekonomi.
Terobosan ini mempertegas posisi Kota Bima sebagai daerah yang paling progresif dalam urusan pelayanan sosial di Nusa Tenggara Barat, membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah alasan bagi pemimpin yang memiliki visi dan hati untuk rakyatnya.(RED)
