 |
| H. Rachmat Hidayat |
Refleksi atas Instruksi Ketua Umum dan Kegelisahan Lapangan tentang Ketahanan Pangan
Kamis , 16 April 2026
MATARAM - TATKALA instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Hj Megawati Soekarno Putri itu saya terima, saya tidak langsung menjawabnya dengan kata-kata. Saya justru terdiam.
Bagi saya, ini bukan sekadar arahan organisasi. Ini adalah panggilan yang menyentuh sesuatu yang sangat dalam. Tentang masa depan pangan bangsa. Tentang nasib rakyat, dan tentang tanggung jawab kita sebagai kader.
Ketika disampaikan bahwa Negara bisa menghadapi kesulitan pangan jika pola tanam tidak segera diubah, saya tidak melihatnya sebagai kemungkinan. Saya melihatnya sebagai kenyataan yang sedang berjalan.
Instruksi itu seperti membuka kembali seluruh ingatan. Puluhan tahun berjalan bersama rakyat. Menyusuri sawah, mendaki bukit, turun ke lembah. Mendengar keluh kesah petani, menyaksikan perubahan tanah, dan merasakan pelan-pelan bagaimana alam kita tidak lagi sama.
Dan saya… tidak bisa menahan perasaan. Saya menangis. Bukan karena lemah. Tapi karena sadar, apa yang diingatkan Ibu Mega itu benar adanya.
Saya sering berdiri di tengah sawah. Melihat hamparan padi yang hijau. Indah. Menenangkan. Tapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tidak banyak orang lihat.
Tanah itu lelah. Hari ini padi. Besok padi lagi. Musim berikutnya, tetap padi. Tidak ada jeda. Tidak ada selingan. Tidak ada kesempatan bagi tanah untuk memulihkan dirinya.
Dulu, tidak seperti ini. Dulu, petani kita mengenal jeda. Mengenal rotasi. Setelah padi, mereka tanam palawija. Kedelai. Jagung. Tanaman lain yang memberi ruang bagi tanah untuk “bernapas”.
Sekarang, semuanya berubah. Kenapa? Karena padi cepat menghasilkan uang. Dan ketika kebutuhan hidup mendesak, siapa yang bisa menyalahkan petani?
Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, siapa yang sekarang mengingatkan mereka bahwa tanah juga punya batas?
Saya ingat betul masa lalu itu. Ada penyuluh pertanian. Mereka datang ke desa. Duduk bersama petani. Berdiskusi. Memberi arahan. Mengatur pola tanam. Bahkan sampai menentukan kapan harus menanam dan apa yang harus ditanam.
Mereka bukan sekadar petugas. Mereka adalah penuntun.
Sekarang? Hampir tidak ada. Datanglah ke Kotaraja di Lombok Timur. Anda akan melihat sendiri, bagaimana di sana Balai Penyuluhan yang dulu aktif, kini banyak yang rusak. Fungsinya hilang. Datang pula ke Narmada, Lombok Barat. Anda akan menemukan hal yang serupa. Penyuluh ada di atas kertas, tapi tidak hadir di tengah sawah.
Akibatnya, petani berjalan sendiri. Dan ketika petani berjalan sendiri, keputusan yang diambil bukan lagi berdasarkan keseimbangan alam, tapi kebutuhan paling mendesak hari ini.
Saya sering bertanya dalam hati: Bagaimana kita bisa bicara ketahanan pangan, kalau yang menjaga arah di lapangan sudah tidak ada?
*Mendengar yang Sama*
Banyak orang mungkin melihat saya berjalan ke sana kemari. Naik bukit. Turun lembah. Masuk kampung. Bertemu petani. Mungkin ada yang berpikir itu sekadar aktivitas biasa. Tapi bagi saya, itu adalah cara untuk mendengar.
Saya naik ke bukit, bertemu masyarakat yang hidup di lereng. Saya bilang ke mereka, “Mari kita tanam talas. Tanam keladi. Jangan hanya bergantung pada padi.”
Saya turun ke lembah, bertemu petani sawah. Saya ajak mereka berpikir tentang masa depan.
Saya tidak datang membawa teori. Saya datang membawa kegelisahan.
Dan yang saya temukan selalu sama: Mereka mau berubah… tapi tidak ada yang membimbing.
Saya juga menyaksikan perubahan yang lain. Di Pulau Sumbawa, tanah begitu luas. Tapi justru karena luas itu, pengelolaannya tidak terkendali. Dulu, petani dari Bima datang ke Sumbawa. Membuka lahan. Menanam bawang. Para petani kita dari Bima sungguh petani ulung yang ulet. Mengolah lahan yang tadinya tandus menjadi hijau. Tapi tanpa pengaturan, mereka masuk ke kawasan hutan. Membabat pohon. Dan memilih menanam jagung.
Awalnya terlihat berhasil. Tapi sekarang? Banjir datang setiap tahun. Alam tidak pernah diam. Ia mencatat. Ia mengingat. Dan pada waktunya, ia menjawab.
Hal yang sama bisa terjadi di Lombok, jika kita tidak belajar dari apa yang terjadi di Sumbawa.
Saya tidak menutup mata terhadap pembangunan. Kota seperti Mataram harus berkembang. Tapi saya juga melihat konsekuensinya. Lahan pertanian terus berkurang. Tanah produktif berubah fungsi. Ini adalah dilema yang nyata.
Karena itu, saya melihat harapan harus dijaga di wilayah lain. Di kabupaten-kabupaten yang masih memiliki lahan luas. Saya selalu berpikir. Kalau kota terus tumbuh, maka desa harus kita jaga. Kabupaten-kabupaten lain di NTB harus menjadi benteng terakhir pertanian kita.
Kalau ini gagal kita lakukan, maka kita bukan hanya kehilangan lahan. Kita kehilangan masa depan.
Terus terang, saya takut. Bukan takut untuk hari ini. Tapi untuk masa depan.
Bagaimana kalau suatu saat nanti, uang ada… tapi makanan tidak ada?
Bagaimana kalau anak cucu kita hidup di tanah yang sudah kehilangan kesuburannya?
Bagaimana kalau perubahan iklim semakin keras, dan kita tidak siap?
Ketakutan ini bukan hanya milik saya. Ini adalah ketakutan yang kini mulai dirasakan oleh banyak orang. Hanya saja belum semua berani mengatakannya.
*Penyuluh Adalah Kunci*
Di tengah semua itu, saya masih percaya, kita belum terlambat. Tapi kita harus jujur. Kita harus mengakui bahwa ada yang salah dalam cara kita mengelola pertanian hari ini.
Dan kita harus berani kembali ke hal-hal mendasar. Menghidupkan kembali penyuluh pertanian. Mengatur ulang pola tanam. Mendorong diversifikasi pangan. Serta menjaga hutan dan keseimbangan alam.
Saya selalu bilang ke masyarakat. “Kalau di lereng-lereng itu ditanami tumpang sari, kita tidak akan pernah kelaparan.”
Itu bukan teori. Itu keyakinan.
Karena itu, Instruksi Ibu Mega itu kini tidak lagi sekadar kalimat bagi saya. Ia menjadi beban moral. Ia menjadi panggilan. Ia menjadi pengingat bahwa perjuangan politik tidak hanya soal kekuasaan, tapi soal keberlanjutan kehidupan.
Saya tahu, sebagai kader, kita punya keterbatasan. Tapi negara tidak boleh punya keterbatasan dalam menjaga pangan rakyatnya. Pemerintah harus hadir. Penyuluh harus dihidupkan. Sistem harus dibangun kembali. Karena kalau tidak, semua yang kita lakukan hari ini hanya akan menjadi cerita, tanpa masa depan.
Saya sering berpikir, kapan pemerintah mulai menjauh dari sawah?
Bukan dalam arti fisik. Kantor-kantor pemerintah masih berdiri. Program-program masih dibuat. Anggaran tetap disusun setiap tahun. Tapi ada sesuatu yang hilang. Kedekatan.
Dulu, negara terasa hadir sampai ke pematang. Lewat penyuluh. Lewat pengaturan air. Lewat kebijakan yang benar-benar menyentuh praktik di lapangan.
Sekarang, negara seperti berbicara dari jauh. Kebijakan lahir di ruang rapat. Disusun dengan data. Dirancang dengan logika. Tapi sering kali kehilangan sentuhan realitas.
Petani tidak butuh konsep yang rumit. Mereka butuh arah yang jelas. Dan hari ini, arah itu kabur.
Ada satu hal yang membuat saya gelisah. Hari ini, pertanian seolah menjadi urusan semua orang. Banyak pihak turun tangan. Banyak program digerakkan. Banyak inisiatif diluncurkan.
Tapi justru di situlah masalahnya. Karena ketika semua merasa berwenang, tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab.
Kita melihat sendiri, urusan pertanian diambil alih oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Polisi mengurus jagung. Tentara mengurus padi. Niatnya mungkin baik. Tapi pertanian bukan sekadar aktivitas tanam-menananam.
Ia adalah ilmu. Ia adalah sistem. Ia adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tanpa pemahaman itu, intervensi justru bisa merusak.
Pertanian tidak bisa dikelola secara sporadis. Ia membutuhkan orkestra. Dan dalam orkestra itu, penyuluh adalah dirigen yang hari ini justru tidak diberi panggung.
Masalah lain yang tidak kalah besar adalah cara kita memandang pangan itu sendiri. Pangan sering kali dilihat sebagai angka produksi. Berapa ton dihasilkan. Berapa hektare ditanam. Berapa persen kenaikan.
Angka-angka itu penting. Tapi tidak cukup. Karena di balik angka, ada kualitas tanah. Ada keberlanjutan. Ada keseimbangan ekologi yang tidak selalu bisa diukur dalam laporan.
Saya melihat kecenderungan kebijakan yang terlalu mengejar hasil cepat. Komoditas yang sedang “naik” didorong besar-besaran. Tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Hari ini jagung. Besok mungkin komoditas lain. Sementara tanah terus dipaksa mengikuti logika pasar. Padahal, pertanian tidak bisa tunduk sepenuhnya pada pasar. Ia harus tunduk pada hukum alam. Dan hukum alam tidak bisa dinegosiasikan.
Ada satu kekhawatiran lain yang jarang dibicarakan. Generasi muda semakin jauh dari pertanian. Mereka melihat orang tua mereka bekerja keras di sawah, tapi hidup tetap sulit. Mereka melihat ketidakpastian. Mereka melihat tidak ada jaminan masa depan.
Akhirnya, mereka pergi. Ke kota. Ke sektor lain. Meninggalkan sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan keluarga.
Pertanyaannya. Siapa yang akan mengolah tanah kita di masa depan?
Kalau tidak ada regenerasi, maka krisis pangan bukan lagi kemungkinan. Ia akan menjadi kenyataan. Dan lagi-lagi, di sinilah peran negara seharusnya hadir. Membuat pertanian menjadi sektor yang layak, menjanjikan, dan bermartabat. Bukan sektor yang ditinggalkan.
*Terlena Kelimpahan Semu*
Selama ini, mungkin kita merasa aman. Pasar masih penuh. Beras masih tersedia. Harga mungkin naik turun, tapi tidak sampai membuat kita benar-benar panik. Tapi justru di situlah bahaya terbesar.
Kita terlena. Kita mengira semuanya baik-baik saja, padahal fondasinya sedang rapuh. Ketergantungan pada satu jenis pangan. Degradasi tanah yang terus berlangsung. Hilangnya sistem penyuluhan. Kerusakan hutan. Perubahan iklim.
Semua ini seperti retakan kecil. Tidak terlihat dari jauh. Tapi jika dibiarkan, akan menjadi patahan besar.
Sejarah banyak mengajarkan. Krisis pangan sering datang bukan karena tidak ada tanda, tetapi karena tanda-tandanya diabaikan.
Saya percaya satu hal. Pertanian tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau inisiatif individu. Negara harus kembali memimpin.
Bukan dalam arti mengontrol semuanya secara kaku. Tapi memastikan ada sistem yang berjalan. Negara harus menghidupkan kembali penyuluh sebagai ujung tombak. Negara harus menata ulang kebijakan berbasis ekologi, bukan sekadar produksi. Negara harus melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali. Negara harus mendorong diversifikasi pangan secara serius, bukan sekadar slogan. Dan Negara harus membangun kembali kepercayaan petani bahwa mereka tidak berjalan sendiri.
Karena tanpa kepemimpinan negara, pertanian akan berjalan liar. Dan ketika pertanian berjalan liar, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil panen, tapi masa depan bangsa.
Sampai di sini, saya semakin memahami, Instruksi Ibu Mega itu bukan sekadar arahan. Ia adalah peringatan. Peringatan bahwa kita sudah terlalu lama membiarkan banyak hal berjalan tanpa arah. Peringatan bahwa waktu kita tidak banyak. Dan peringatan bahwa kalau kita tidak bergerak sekarang, kita akan menyesal di kemudian hari.
Saya merasakan itu bukan hanya sebagai kader, tetapi sebagai manusia yang hidup dan tumbuh bersama rakyat. Instruksi itu menyentuh sesuatu yang sangat dalam. Dan karena itu, ia tidak bisa dijawab dengan biasa-biasa saja. Ia harus dijawab dengan kesungguhan.
Kegelisahan tidak boleh berhenti menjadi perasaan. Ia harus berubah menjadi gerakan. Gerakan untuk menghidupkan kembali kesadaran tentang pentingnya tanah. Gerakan untuk mengajak petani berani mencoba pola tanam yang lebih beragam. Gerakan untuk mendorong pemerintah membuka mata dan bertindak nyata, dan gerakan untuk menggerakkan semua elemen, tapi dengan arah yang jelas.
Saya sadar, ini bukan pekerjaan mudah. Tapi saya juga sadar, tidak ada pilihan lain. Karena kalau kita diam, maka yang akan kita wariskan bukan kemakmuran, melainkan krisis.
*Pangan dan Jalan Ideologi*
Saya sering merenung, di tengah perjalanan panjang ini, tentang apa sebenarnya yang sedang kita perjuangkan?
Apakah sekadar menang dalam kontestasi politik? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih mendasar?
Bagi saya, jawaban itu menjadi semakin jelas ketika saya berdiri di tengah sawah, berbicara dengan petani, dan mendengar langsung kegelisahan mereka. Perjuangan politik, pada akhirnya, harus kembali ke hal paling dasar: kehidupan manusia.
Dan pangan adalah fondasinya. Tanpa pangan, tidak ada kedaulatan.
Tanpa pangan, kemerdekaan menjadi rapuh. Tanpa pangan, negara hanya berdiri secara formal, tanpa kekuatan sejati.
Di titik inilah, saya memahami bahwa persoalan pertanian bukan sekadar urusan teknis. Ia adalah persoalan ideologi.
Kita sering mendengar istilah kedaulatan pangan. Diucapkan dalam pidato. Ditulis dalam dokumen. Dijadikan program.
Tapi di lapangan, saya bertanya: Apakah kita benar-benar menjalankannya?
Kedaulatan pangan bukan hanya soal cukup makan. Ia adalah soal kemampuan bangsa untuk menentukan sendiri sistem pangannya.
Artinya, petani berdaulat atas lahannya. Negara berdaulat atas kebijakannya. Rakyat tidak bergantung pada pihak luar untuk kebutuhan paling mendasar.
Namun hari ini, kita menghadapi paradoks. Di satu sisi, kita berbicara tentang kedaulatan. Di sisi lain, kita membiarkan sistem pertanian kita berjalan tanpa arah yang jelas.
Ketika pola tanam tidak diatur, ketika penyuluh tidak hadir, ketika tanah dibiarkan rusak, di situlah kedaulatan mulai terkikis, perlahan tapi pasti.
Saya teringat pada satu gagasan besar Bung Karno: BERDIKARI. Berdiri di atas kaki sendiri.
Gagasan ini bukan sekadar retorika. Ia adalah fondasi berpikir tentang bagaimana sebuah bangsa harus hidup.
Dalam konteks pangan, berdikari berarti, kita tidak boleh menggantungkan hidup pada pihak lain untuk makan.
Bayangkan sebuah bangsa yang harus bergantung pada impor untuk kebutuhan pokoknya. Apa yang terjadi jika suatu hari akses itu terputus?
Sejarah dunia sudah berkali-kali menunjukkan, ketika krisis global terjadi, setiap negara akan lebih dulu menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam situasi seperti itu, hanya bangsa yang memiliki sistem pangan kuat yang akan bertahan.
Dan berdikari bukan hanya soal produksi. Ia adalah soal sistem, disiplin, dan kesadaran kolektif.
Karena itu, dalam setiap kebijakan, selalu ada pertanyaan mendasar: berpihak kepada siapa?
Dalam konteks pangan, keberpihakan itu harus jelas. Kepada petani. Tapi keberpihakan tidak cukup dengan kata-kata. Ia harus hadir dalam bentuk nyata. Kebijakan yang melindungi lahan mereka, sistem yang membantu mereka meningkatkan produktivitas tanpa merusak tanah, dan pendampingan yang membuat mereka tidak berjalan sendiri .Saya melihat hari ini, petani sering kali berada di posisi yang sulit.
Di satu sisi, mereka dituntut untuk terus memproduksi. Di sisi lain, mereka tidak diberi cukup dukungan untuk menjaga keberlanjutan. Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah masalah politik.
Karena keputusan-keputusan yang diambil hari ini akan menentukan siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya di masa depan.
Sebagai kader partai, saya menyadari satu hal penting. Partai tidak boleh hanya hadir saat pemilu. Partai harus hadir di tengah kehidupan rakyat. Termasuk dalam urusan yang paling mendasar seperti pangan.
Oleh sebab itu, Instruksi Ibu Ketua Umum bukan sekadar perintah organisasi.
Ia adalah panggilan untuk kembali ke akar. Ke akar ideologi. Ke akar perjuangan. Ke akar hubungan dengan rakyat.
Tapi saya juga jujur. Kita punya keterbatasan. Tidak semua kader memiliki lahan. Tidak semua kader memiliki kapasitas teknis untuk mengatur pertanian.
Di sinilah batas antara peran partai dan peran negara menjadi jelas. Partai bisa menggerakkan kesadaran. Tapi negara harus menghadirkan sistem.
Dan tanpa sistem itu, gerakan apa pun akan sulit mencapai hasil yang berkelanjutan.
Saya tidak ingin menutup mata terhadap kenyataan. Kita pernah berada dalam kekuasaan. Kita pernah memiliki kesempatan untuk membangun sistem yang lebih kuat.
Dan hari ini, kita harus berani melakukan refleksi. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang belum? Dan apa yang harus diperbaiki ke depan?
Refleksi ini bukan untuk menyalahkan. Tapi untuk memastikan bahwa kita tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Karena dalam urusan pangan, kesalahan kecil hari ini bisa menjadi krisis besar di masa depan.
Instruksi Ibu Ketua Umum kini saya pahami sebagai ajakan untuk kembali ke jalur ideologis. Bahwa perjuangan kita bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal kedaulatan rakyat.
Dan kedaulatan itu dimulai dari hal paling sederhana: Kemampuan untuk makan dari hasil tanah sendiri.
Karena itu, menjawab instruksi ini tidak cukup dengan program biasa. Ia harus dijawab dengan Keberanian mengubah cara pandang. Kesungguhan membangun sistem. Konsistensi dalam berpihak pada rakyat kecil.
Ini bukan pekerjaan satu hari. Ini bukan pekerjaan satu periode. Ini adalah kerja sejarah.
Dan jika kita gagal, apa yang akan terjadi?
Saya sering membayangkan satu kemungkinan yang paling buruk. Bagaimana jika kita tidak berubah? Bagaimana jika pola tanam tetap seperti sekarang? Bagaimana jika tanah terus rusak? Bagaimana jika generasi petani semakin berkurang?
Maka suatu saat, kita akan sampai pada titik di mana Produksi menurun. Ketergantungan meningkat. Harga melonjak. Dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya.
Saat itu terjadi, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa kita tidak tahu. Karena tanda-tandanya sudah ada hari ini.
*Kita Sedang Diuji*
Mungkin inilah ujian kita sebagai generasi. Apakah kita hanya akan menikmati apa yang diwariskan oleh generasi sebelumnya, lalu membiarkannya habis? Atau kita akan menjadi generasi yang memperbaiki, merawat, dan memastikan semuanya tetap ada untuk yang akan datang?
Saya memilih untuk tidak diam. Karena saya tahu, di balik setiap butir nasi yang kita makan, ada tanah yang bekerja. Dan tanah itu… sekarang sedang meminta kita untuk lebih peduli.
Tentu saja, saya menulis ini bukan sebagai teori. Saya menulis ini dari pengalaman, dari pertemuan dengan rakyat, dari apa yang saya lihat sendiri di lapangan.
Saya tidak ingin kita terlambat. Karena bagi saya, pertanian itu adalah sumber kehidupan. Kita boleh memiliki banyak uang. Tapi kalau tidak ada makanan yang bisa dibeli, semua itu tidak ada artinya.
Karena itu, saya percaya. Merawat tanah adalah merawat masa depan. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa ditunda lagi.
