KOTA BIMA – Komisi III DPRD Kota Bima menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Inspektorat Kota Bima guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi kesaksian terkait penataan pekerjaan di Lapangan Serasuba, Senin (11/5/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Sukri Dahlan, tersebut dihadiri sejumlah anggota dewan, di antaranya Amir Syarifuddin, Firmansyah, Vivi Deliana Febrianti, dan Sari Desiaty, serta jajaran teknis Pemerintah Kota Bima.
Dalam rapat tersebut, DPRD meminta penjelasan secara menyeluruh terkait proses pelaksanaan pekerjaan, hasil audit, status aset, hingga tahapan pemeliharaan proyek yang saat ini masih berlangsung.
Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Didi Fahdiansyah, ST, menjelaskan bahwa pekerjaan penataan Lapangan Serasuba dilaksanakan sesuai kontrak sejak Juli 2025 dan berakhir pada 29 Desember 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp3,2 miliar.
Menurutnya, proyek tersebut juga telah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat catatan temuan yang telah ditindaklanjuti oleh pihak pelaksana sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah Kota Bima juga menegaskan bahwa proyek tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan, sehingga perbaikan maupun penyempurnaan pekerjaan masih dapat dilakukan.
Selain itu, Dinas PUPR menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Masukan dari masyarakat dinilai menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pekerjaan ke depan, termasuk melalui penguatan pengawasan teknis dan uji material dalam setiap pekerjaan konstruksi.
Sementara itu, Plt. Inspektorat Kota Bima, Ardhy Aulia, ST, menegaskan bahwa penentuan kerugian negara harus melalui mekanisme audit resmi oleh lembaga yang berwenang, seperti BPK maupun BPKP.
Dari hasil audit yang dilakukan, terdapat beberapa catatan administratif dan teknis yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait status aset kawasan Serasuba, Inspektorat menjelaskan bahwa kawasan tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang selama ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bima.
Pemerintah juga tengah memproses pengaturan administrasi aset guna menghindari polemik di kemudian hari.
Komisi III DPRD Kota Bima menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat menjadi perhatian serius dan akan terus dikawal melalui fungsi pengawasan DPRD. DPRD juga berharap polemik yang berkembang dapat disikapi secara objektif dengan tetap mengedepankan data, mekanisme audit, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di akhir rapat, seluruh pihak sepakat bahwa pembangunan fasilitas publik harus tetap diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas dengan mengedepankan transparansi, kualitas pekerjaan, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan.(RED)
