KOTA BIMA – Pemerintah Kota Bima memberikan klarifikasi terkait beredarnya sejumlah informasi dan narasi di media sosial mengenai kedatangan Tim Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Bima, Senin (31/8/2026).
Juru Bicara Pemerintah Kota Bima yang juga Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, S.Sos., SH., M.Ec.Dev., mengatakan kedatangan tim tersebut berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan indikator pencegahan korupsi.
“Kehadiran Tim MCSP KPK murni untuk melakukan evaluasi pelaksanaan MCSP dan melihat sejauh mana indikator pencegahan korupsi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima,” kata Hasyim, Senin (31/8/2026).
Menurut Hasyim, agenda tersebut merupakan bagian dari mekanisme evaluasi sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Karena itu, kehadiran Tim MCSP KPK diharapkan tidak ditafsirkan di luar konteks agenda resmi yang sedang dilaksanakan.
Rapat koordinasi tersebut mengusung agenda “Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah”. Kegiatan diikuti jajaran Pemerintah Kota Bima, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima, serta perwakilan KPK, BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan LKPP.
Dalam forum tersebut, sejumlah indikator yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi di daerah menjadi pembahasan. Di antaranya aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aparatur, pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemkot Bima menilai evaluasi MCSP menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan semakin transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasyim kembali menegaskan bahwa agenda Tim MCSP KPK tersebut merupakan kegiatan evaluasi dan pemantauan tata kelola pemerintahan serta pencegahan korupsi.
“Jadi, kami perlu meluruskan informasi yang berkembang. Kedatangan Tim MCSP KPK hari ini merupakan agenda evaluasi dan pemantauan tata kelola pemerintahan serta pencegahan korupsi. Tidak ada agenda lain di luar konteks tersebut yang perlu ditafsirkan secara berbeda,” ujar Hasyim.
Pemkot Bima juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi terkait agenda kedatangan Tim KPK.
Pemerintah Kota Bima, kata Hasyim, tetap terbuka terhadap proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga negara sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Evaluasi seperti ini justru menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya praktik korupsi. Pemkot Bima tentu akan memberikan dukungan dan informasi yang diperlukan dalam proses evaluasi tersebut,” katanya.
Rapat koordinasi dan evaluasi bersama Tim MCSP KPK berlangsung sepanjang hari dan masih diikuti jajaran terkait Pemerintah Kota Bima hingga Senin malam.
Pemkot Bima berharap seluruh pihak dapat melihat agenda tersebut secara proporsional serta tidak membangun kesimpulan berdasarkan informasi yang belum memiliki dasar atau konfirmasi resmi.(RED)
.png)
.png)
