KOTA BIMA - Pemerintah Kota Bima menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) Pengendalian Banjir dengan fokus pada penanganan kawasan hulu untuk memperkuat koordinasi dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan pengendalian banjir.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Marina Inn, Kota Bima, Kamis (29/10/2026), dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa, M.H.
Dalam kegiatan tersebut, Mukhtar Landa didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Plt. Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, serta Kepala Dinas Koperindag Kota Bima.
Dalam sambutannya, Mukhtar menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Mataram bersama TSC atas inisiatif program NUFReP yang mendukung upaya pengendalian banjir di Kota Bima.
“Atas nama Pemerintah Kota Bima, kami menyampaikan terima kasih kepada BWS Mataram dan TSC yang telah menginisiasi program ini. Kami berharap melalui kegiatan FGD ini, berbagai persoalan dan kebutuhan di lapangan dapat dibahas secara komprehensif sehingga pelaksanaan pembangunan pengendalian banjir dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap forum tersebut menjadi ruang koordinasi yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam membahas lokasi pekerjaan pengendalian banjir di kawasan hulu Kota Bima.
Menurutnya, penanganan banjir membutuhkan sinergi dan komitmen bersama, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan infrastruktur yang dibangun.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan informasi dan masukan secara terbuka, serta menyamakan persepsi demi mendukung keberhasilan program pengendalian banjir di Kota Bima,” tambahnya.
FGD tersebut bertujuan menggali informasi sekaligus memvalidasi kondisi aktual dan permasalahan di setiap lokasi pekerjaan pengendalian banjir di kawasan hulu.
Selain itu, forum ini membahas berbagai potensi kendala teknis, sosial, lingkungan, akses, lahan, hingga koordinasi yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan dapat menyepakati kebutuhan koordinasi, pembagian peran masing-masing pihak, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung pembangunan pengendalian banjir.
Pemerintah Kota Bima berharap FGD ini menghasilkan kesepahaman dan rekomendasi konkret sebagai dasar penguatan koordinasi lintas sektor, sehingga penanganan banjir dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan demi mengurangi risiko banjir serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.(RED)
