BIMA – Pemerintah Kabupaten Bima mendorong percepatan pengembangan jalan alternatif Sila–Talabiu untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung penataan ruang yang terintegrasi dengan aspek sosial dan lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, SE, saat menerima kunjungan Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Bolo dan RDTR Kawasan Sanggar di ruang kerjanya, Jumat (16/10).
Pertemuan tersebut dipimpin Indra Sugito, ST., MT., bersama dua anggota tim, yakni Tiara Faradina Prasti, ST., dan Dr. Alwin, M.Sc. Pembahasan secara khusus diarahkan pada percepatan kajian pembangunan jalan alternatif Sila–Talabiu serta integrasi kajian sosial dalam perencanaan pembangunan wilayah.
Dalam pertemuan itu, Sekda Adel Linggi Ardi didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fatahullah, S.Pd., serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bima, Amnah, ST., MT.
Sekda menegaskan pentingnya pengembangan jaringan jalan alternatif yang menghubungkan kawasan Sila, Kecamatan Bolo, dengan Talabiu, Kecamatan Woha.
"Saat ini, kata Adel, mobilitas dan distribusi logistik masyarakat masih sangat bergantung pada satu koridor utama jalan Sila–Talabiu. Ketergantungan pada satu koridor utama berpotensi menimbulkan hambatan mobilitas, kemacetan dan kerentanan konektivitas apabila terjadi gangguan atau kerusakan jalan.
Karena itu, kajian pengembangan jalan alternatif Sila–Talabiu sangat diperlukan guna memperkuat ketahanan jaringan transportasi Kabupaten Bima, memangkas waktu tempuh, dan memperlancar distribusi barang serta jasa," ujarnya.
Selain pengembangan infrastruktur jalan, Sekda juga menekankan pentingnya mengintegrasikan kajian dampak sosial dalam setiap rencana pembangunan dan penataan kawasan yang tertuang dalam RDTR.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar pelaksanaannya dapat berjalan baik dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat setempat.
"Setiap rencana pembangunan wilayah harus diselaraskan dengan analisis dampak sosial yang dapat timbul. Mitigasi potensi masalah sosial serta pelibatan masyarakat lokal adalah kunci agar hasil pembangunan dapat diterima dengan baik dan membawa manfaat yang berkeadilan," tambahnya.
Melalui penyusunan RDTR Kawasan Bolo dan Sanggar yang komprehensif serta berwawasan lingkungan dan sosial, Pemerintah Kabupaten Bima optimistis konektivitas antarwilayah semakin kuat, pertumbuhan ekonomi daerah terdorong, dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.
Hal tersebut, imbuh Sekda, menjadi bagian penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(RED)
