KOTA BIMA - Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, menekankan pentingnya gerak cepat seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam menghadapi penilaian Adipura, menangani krisis air bersih akibat kekeringan, serta merespons keluhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kota Bima di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, Senin (19/10/2026). Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, dan lurah se-Kota Bima.
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa persiapan menghadapi penilaian Adipura bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melainkan seluruh perangkat daerah.
Ia meminta camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan agar segera bergerak membersihkan dan menata lingkungan di wilayah masing-masing, terutama kawasan pasar, taman, perkantoran, pertokoan, serta jalan protokol.
"Persoalan Adipura adalah tanggung jawab kita semua. Saya minta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius. Camat dan Lurah harus bergerak cepat sesuai wilayah masing-masing dan memastikan kebersihan lingkungannya," tegas Wali Kota.
Dengan waktu persiapan yang tersisa sekitar 10 hari menjelang penilaian, setiap OPD diminta bertanggung jawab terhadap lokasi yang menjadi kewenangannya serta melaporkan perkembangan pembenahan yang telah dilakukan.
DLH juga diminta mengintensifkan identifikasi titik-titik yang masih bermasalah agar dapat segera ditangani sebelum penilaian berlangsung.
Distribusi Air Bersih Diminta Dua Kali Sehari
Selain persiapan Adipura, Wali Kota Bima menyoroti kondisi kekeringan yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
Ia meminta distribusi air bersih menggunakan mobil tangki dilaksanakan dua kali sehari untuk membantu warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
Camat dan lurah diminta aktif mengidentifikasi wilayah terdampak kekeringan dan segera melaporkannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Koordinasi dengan OPD terkait juga harus diperkuat agar kebutuhan masyarakat terdata dengan baik dan penyaluran bantuan tidak terlambat.
BPBD secara khusus diminta memastikan pemetaan wilayah terdampak serta kelancaran distribusi air bersih sehingga bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Camat dan Lurah Diminta Responsif terhadap Keluhan Warga
Wali Kota juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintahan agar tidak menunggu persoalan masyarakat berkembang menjadi besar sebelum mengambil tindakan.
Menurutnya, camat dan lurah harus hadir langsung di tengah masyarakat, melihat kondisi di lapangan, serta segera mencari solusi atas persoalan yang dihadapi warga.
"Lurah dan Camat harus hadir di tengah masyarakat. Kalian adalah ujung tombak pemerintahan. Turun langsung, lihat permasalahannya, dan segera atasi. Jangan sampai persoalan membesar baru ditangani. Saya minta bantuan dan kerja sama Bapak dan Ibu semua," pesannya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran aparatur pemerintah di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah, kedisiplinan dalam menjalankan tanggung jawab, serta kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat harus terus diperkuat.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Bima berharap seluruh OPD dapat menindaklanjuti setiap arahan secara konkret, baik dalam menjaga kebersihan lingkungan, mempercepat penanganan kekeringan, maupun meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan sinergi dan respons cepat seluruh jajaran, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kualitas lingkungan sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.(RED)
