KOTA BIMA – Pemerintah Kota Bima memperkuat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima untuk mempercepat proses sertifikasi sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan aset tanah milik pemerintah daerah.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan silaturahmi dan koordinasi antara Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, Taufikurrahman, S.ST., M.H., dengan Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., di Ruang Kerja Wali Kota Bima, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten III Setda Kota Bima dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran BPN atas dukungan serta kerja sama dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, khususnya aset tanah yang berasal dari proses pemekaran wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima.
Wali Kota mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah aset milik pemerintah daerah yang belum diserahkan secara tuntas sejak pemekaran wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada belum terverifikasinya sejumlah aset, bahkan beberapa di antaranya menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah status aset Kolam Retensi Amahami yang hingga kini masih membutuhkan penyelesaian dari aspek administrasi dan pertanahan.
Untuk itu, Wali Kota berharap BPN dapat memberikan pendampingan serta membantu pemerintah daerah dalam proses verifikasi dan penyelesaian berbagai persoalan aset tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, Taufikurrahman, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkoordinasi dan melakukan verifikasi terhadap berbagai persoalan aset pertanahan di Kota Bima.
Meski baru mendapat penugasan di Kota Bima, Taufikurrahman mengaku memiliki kedekatan sosial dengan daerah tersebut karena merupakan putra asli Bima. Ke depan, pihaknya akan mendorong proses verifikasi secara menyeluruh terhadap aset-aset yang masih bermasalah.
Dalam kesempatan tersebut, pihak BPN juga meminta dukungan Wali Kota Bima agar proses koordinasi dan penyelesaian persoalan pertanahan dapat berjalan optimal.
Sebagai tindak lanjut, Wali Kota Bima menginstruksikan BPKAD agar segera melakukan integrasi data bersama BPN, khususnya terkait data aset dan sertifikasi tanah.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap aset milik Pemerintah Kota Bima.
Selain itu, turut diusulkan pembentukan Tim Percepatan Sertifikasi Tanah dan Tim Penyelesaian Permasalahan Aset yang melibatkan perangkat daerah terkait bersama BPN Kota Bima.
Pembentukan kedua tim tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas instansi, mengidentifikasi persoalan aset secara lebih terarah, serta mempercepat penyelesaian aset tanah yang belum memiliki kejelasan status hukum maupun administrasi.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kota Bima berharap seluruh persoalan aset daerah dapat ditangani secara bertahap sehingga pengelolaan barang milik daerah semakin tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum.(RED)


