KOTA BIMA, BERITABIMA.COM – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., menegaskan larangan praktik pemecahan paket pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk menghindari proses tender atau seleksi di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pendampingan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Lingkup Pemerintah Kota Bima bersama Tim Pendamping dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, di Aula Maja Labo Dahu, Selasa (10/11/2026).
Dalam sambutannya, Wali Kota mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Koordinator Supervisi Wilayah V KPK RI pada 1 September 2026, ditemukan indikasi pemecahan paket pengadaan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan menghindari proses tender.
"Saya tegaskan di forum ini, praktik-praktik seperti ini tidak boleh terjadi lagi di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Seluruh jajaran harus memahami dan melaksanakan ketentuan pengadaan barang dan jasa secara benar serta bertanggung jawab," tegasnya.
Ia menjelaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong roda pembangunan daerah. Karena itu, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, konsolidasi pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui penggabungan beberapa paket pengadaan.
Sebagai bentuk komitmen perbaikan tata kelola, Pemerintah Kota Bima telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota terkait penguatan reviu perencanaan pengadaan di OPD melalui Bagian LPBJ Setda Kota Bima.
Selain itu, Pemkot Bima juga telah mengajukan permohonan pendampingan konsolidasi paket pengadaan kepada LKPP RI hingga terlaksananya pendampingan secara langsung oleh tim LKPP RI.
Wali Kota turut menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta jajaran LPBJ agar memanfaatkan pendampingan tersebut untuk memahami dan melaksanakan konsolidasi paket pengadaan secara tepat.
Ia juga menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran, yakni melaksanakan pengadaan secara transparan, terbuka, dan kompetitif; menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta patuh terhadap aturan; dan menghindari setiap potensi penyalahgunaan wewenang, pemborosan, maupun kebocoran keuangan negara.
Atas kehadiran dan pendampingan Tim Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Menurutnya, asistensi tersebut merupakan langkah konkret dalam memperkuat komitmen Pemerintah Kota Bima untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
"Melalui pendampingan ini, mari kita buktikan bahwa Pemerintah Kota Bima siap menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas," ajaknya.
Kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kota Bima, sekaligus memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan.(RED)
