 |
| Ilustrasi |
Jakarta, 13 Maret 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa hingga Februari 2025, belanja pemerintah pusat (BPP) telah mencapai Rp211,5 triliun dari total belanja negara yang dianggarkan dalam APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.
Dilansir dari iNews, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi belanja tersebut setara dengan 7,8 persen dari total pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 9,7 persen.
"Tahun lalu realisasi belanja lebih tinggi karena ada pelaksanaan Pemilu dan program bantuan pangan yang cukup besar," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Maret 2025, Kamis (13/3/2025).
Rincian Belanja Pemerintah
Dari total belanja yang telah direalisasikan, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp83,6 triliun (7,2 persen dari pagu), dengan rincian sebagai berikut:
- Belanja pegawai: Rp36,3 triliun (11,9 persen)
- Belanja bansos: Rp25,9 triliun (19,2 persen)
- Belanja modal: Rp3,1 triliun (1,6 persen)
- Belanja barang: Rp18,3 triliun (3,8 persen)
Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp127,9 triliun (6,3 persen dari pagu), yang sebagian besar digunakan untuk:
- Pembayaran manfaat pensiun: Rp35,3 triliun
- Subsidi dan kompensasi: Rp10,7 triliun
Anggaran APBN 2025
Dalam APBN 2025, pemerintah telah menetapkan total belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, yang terdiri dari:
- Belanja K/L: Rp1.160,1 triliun
- Belanja non-K/L: Rp1.541,4 triliun
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp919,9 triliun
Pemerintah memastikan bahwa belanja negara tetap terkendali dan sesuai jadwal, dengan prioritas pada program-program strategis seperti pembayaran pegawai ASN/TNI/Polri, bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi.
Meskipun realisasi belanja pada awal tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Kemenkeu optimistis bahwa penggunaan anggaran akan terus meningkat seiring dengan berjalannya program-program pemerintah sepanjang tahun 2025.(RED)
