Mataram, Berita Bima– Ketua Umum Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) Nusa Tenggara Barat (NTB), Akhdiansyah, S.Hi., yang akrab disapa Guru To’i, menyampaikan keprihatinannya atas tindakan Kapolres Bima yang menetapkan enam aktivis mahasiswa sebagai tersangka usai aksi demonstrasi terkait percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa, Rabu (28/5/2025).
Dalam pernyataan resminya yang disampaikan pada Jumat (30/5/2025), Guru To’i menyebut penetapan tersangka terhadap mahasiswa dari kelompok Cipayung itu sebagai langkah berlebihan dan tidak mencerminkan semangat demokrasi.
“Kami sangat menyesalkan tindakan Kapolres Bima yang langsung menetapkan enam aktivis mahasiswa sebagai tersangka. Mereka adalah generasi muda yang sedang menyuarakan aspirasi rakyat terkait pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, bukan pelaku tindak kriminal,” ujarnya.
Enam aktivis tersebut terdiri dari tiga anggota PMII, dua dari HMI, dan satu dari IMM. Aksi mereka sempat diwarnai kericuhan dan mengakibatkan kerusakan pada mobil dinas milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima.
Guru To’i menekankan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa, dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Ia mengingatkan agar tindakan aparat tidak sampai membungkam suara-suara kritis.
“Jika memang ada tindakan yang dinilai melanggar hukum, tentu harus diselidiki secara objektif. Tapi jangan sampai membungkam suara kritis mahasiswa,” tambahnya.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Bima, untuk lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam menangani dinamika sosial di tengah masyarakat.
“Kepolisian seharusnya menjadi pengayom, bukan malah memperlihatkan wajah represif terhadap gerakan mahasiswa. Kami minta agar proses hukum ini dilakukan secara terbuka, adil, dan tidak diskriminatif,” tegas Guru To’i.(RED)
