Kota Bima, Beritabima.com – Munculnya isu terkait belum dibayarkannya honor para kader atau penyuluh Keluarga Berencana (KB) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima memantik perhatian publik. Isu ini mencuat pada Rabu, 9 Juli 2025, dan langsung ditanggapi oleh Kepala DPPKB Kota Bima, Hj. Suharni.
Menanggapi persoalan tersebut, Suharni menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah dengan sengaja menahan pembayaran honor kader KB. Namun, ia menjelaskan bahwa setiap pembayaran honor harus disertai dengan data dan laporan pendukung yang sah.
"Kami tidak boleh membayar honor kader KB tanpa data pendukung, seperti dokumentasi kegiatan atau laporan kerja. Itu sudah menjadi aturan dan kami harus patuh," ujar Suharni kepada awak media.
Ia menambahkan, apabila honor dibayarkan tanpa kelengkapan administrasi, maka pihaknya bisa dianggap melanggar regulasi yang berlaku.
"Jika kami tetap membayar tanpa dokumen pendukung, itu justru berpotensi menimbulkan kesalahan dan pelanggaran aturan. Kami lebih memilih mengembalikan anggaran ke kas negara daripada mengambil risiko," tegasnya.
Lebih lanjut, Suharni memastikan bahwa honor kader KB yang telah menyampaikan laporan lengkap akan tetap dibayarkan sesuai ketentuan.
"Selama laporan kegiatan lengkap, maka honor akan kami bayarkan. Itu adalah bentuk tanggung jawab kami menjalankan regulasi yang berlaku," pungkasnya.
Dengan penjelasan ini, pihak DPPKB berharap tidak ada lagi kesalahpahaman dan mengimbau seluruh kader KB untuk tetap memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan agar hak mereka tetap terjamin.(RED)
