Kota Bima, Beritabima.com – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Minggu sore (31/8/2025).
Rapat ini digelar dalam rangka menjaga suasana Kota Bima agar tetap aman, tertib, dan kondusif, menyusul kericuhan serta pembakaran fasilitas umum yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.
Pertemuan tersebut dihadiri berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, MUI, FUI, komunitas ojek online (Ojol), hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Sekretaris Komunitas GRAB/Ojol Kota Bima, Hermawan, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan aksi demonstrasi.
“Ia bersama rekan-rekan hanya fokus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ujarnya.
Ketua FUI Bima Raya, Asikin Mansyur, juga menegaskan pentingnya menjaga kedamaian.
“Silahkan demo, tetapi semua agama tidak ada yang membenarkan tindakan anarkis, apalagi sampai membakar fasilitas umum, yang rugi tentu masyarakat itu sendiri,” ucap Ustadz Asikin.
Ia mengajak semua pihak untuk menjaga nama baik dan martabat Dou Labo Dana Mbojo serta menahan diri agar tidak melakukan pengrusakan fasilitas umum.
Senada dengan itu, Pimpinan Nahdlatul Ulama Cabang Bima, Gus Irul, mengingatkan pentingnya evaluasi bersama antara pemerintah, Polri, TNI, dan masyarakat.
“Kami dari NU selain istighosah, kami harap jangan sampai ada pihak ketiga yang sengaja menciptakan eskalasi tinggi. Kami juga minta Polri untuk lebih humanis dan membangun simpul komunikasi lintas elemen,” ungkapnya.
Rektor UNSWA Bima, Dr. Tasrif, menegaskan pihaknya siap berkoordinasi dengan mahasiswa.
“Kami sangat terbuka membangun dialog. Kami juga harap kepada pemerintah untuk membangun silaturrahmi dengan kami di perguruan tinggi,” katanya.
Sementara itu, Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Bima, Mufti Alhikmatiar, menekankan pentingnya menjaga stabilitas dalam menyampaikan aspirasi.
“Demonstrasi menyampaikan pendapat di muka umum memang dijamin oleh Undang-Undang. Namun jika demonstrasi berakhir ricuh hingga berujung anarkis tentu sangat disayangkan. Apalagi sampai membakar fasilitas umum, ini tidak dibenarkan,” tegasnya.
Ia pun mengapresiasi langkah Wali Kota Bima yang menginisiasi rapat koordinasi ini.
“Kami mengajak seluruh stakeholders sama-sama menjaga stabilitas daerah kota dan kabupaten Bima,” tambah Mufti.
Pertemuan tersebut akhirnya melahirkan komitmen bersama seluruh pihak untuk menjaga stabilitas daerah, menolak anarkisme, memperkuat persaudaraan, serta membangun Kota Bima yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan.(RED)
