-->

Notification

×

Dukung Kegiatan Nasional HMI, Wali Kota Bima Tawarkan Pondok Wisata Kolo Sebagai Lokasi LK II

10/29/25 | 10/29/2025 WIB | 2025-10-29T10:37:25Z

Kota Bima, Beritabima.com - 29 Oktober 2025, Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bima, Muhammad Natsir, M.Pd., menerima kunjungan audiensi dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima, Irwan Amirullah, beserta jajaran pengurus. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Bima.

Dalam audiensi tersebut, Irwan Amirullah menyampaikan sejumlah agenda besar organisasi, termasuk rencana pelaksanaan Latihan Kader II (LK II) dan Senior Course yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November mendatang.

“Beberapa persiapan telah kami lakukan. Insya Allah pembukaan akan dijadwalkan pada tanggal 24 November mendatang, dan rencananya kami akan menghadirkan tokoh nasional sebagai narasumber," ungkap Irwan.

Kegiatan berskala nasional itu akan diikuti oleh 55 peserta, yang terdiri dari 35 peserta LK II dan 20 peserta Senior Course dari berbagai daerah di Indonesia. Pelaksanaan direncanakan berlangsung selama delapan hari penuh di Kota Bima.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi dan dukungan atas inisiatif HMI Cabang Bima dalam menyelenggarakan kegiatan pengkaderan tingkat nasional. Ia bahkan menawarkan Pondok Wisata Kolo sebagai lokasi kegiatan, sekaligus mendukung promosi destinasi wisata daerah.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyoroti fenomena sosial yang marak terjadi di masyarakat, terutama dampak negatif dari penggunaan media sosial yang dinilai mulai mengikis nilai-nilai moral dan budaya ketimuran.

“Saat ini, demi konten, orang bisa melakukan apa saja. Sudah banyak yang mulai melenceng dari adat dan moral bangsa. Saya ingin mengajak seluruh pihak, termasuk HMI, untuk bersama-sama memerangi degradasi moral yang kian mengancam generasi muda kita di era globalisasi ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Bima menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menertibkan sejumlah praktik yang dianggap merusak moral masyarakat, seperti keberadaan kafe liar, praktik prostitusi terselubung, serta peredaran minuman keras.

“Kami membutuhkan dukungan moral dan suara mahasiswa agar langkah-langkah penegakan moralitas ini mendapat kekuatan sosial yang lebih besar," pungkasnya.(RED)



×