Kota Bima, Beritabima.com - Pemerintah Kota Bima terus memperkuat tata kelola keuangan di sektor kesehatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj. Mariamah, SH, dalam rangka membahas penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (LK BLUD) bersama RSUD Kota Bima dan seluruh Puskesmas se-Kota Bima, Kamis (16/10/2025).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kota Bima ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Sekretaris Inspektorat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Direktur RSUD Kota Bima, Kabag Ekonomi, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kota Bima. Selain itu, BPKAD dan BKPSDM juga turut serta dalam kegiatan tersebut.
Rapat difokuskan pada pembahasan kepatuhan pertanggungjawaban belanja BLUD, dengan tujuan memastikan pengelolaan keuangan dan operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Forum ini juga menjadi sarana evaluasi kinerja BLUD serta penyampaian laporan kepada pihak-pihak terkait.
Dalam arahannya, Hj. Mariamah menekankan bahwa setiap Puskesmas yang berstatus BLUD wajib menyusun Laporan Keuangan BLUD yang kemudian akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi.
“Proses ini menjadi kewajiban dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas pengelolaan keuangan puskesmas serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut penting untuk memperkuat tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan peluang tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan BLUD RSUD, sehingga tidak lagi memengaruhi opini atas LKPD Kota Bima.
“Kerja sama dengan KAP dalam penyusunan laporan keuangan Puskesmas BLUD harus segera dilakukan, agar berjalan sesuai standar. Sehingga pada awal bulan November LK Audit BLUD bisa diserahkan ke BPK bersama dengan LKPD,” tegas Hj. Mariamah.
Selain membahas laporan keuangan, Rakor tersebut juga menyinggung penyediaan anggaran untuk kerja sama dengan KAP serta strategi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Bima. Fokus pembahasan mencakup penguatan tenaga medis, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi layanan, serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh Puskesmas dan RSUD Kota Bima.
“Semua upaya ini ditujukan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat Kota Bima,” tandas Hj. Mariamah.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Peserta Rakor diberi kesempatan menyampaikan masukan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BLUD. Forum ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan solusi konkret dan kebijakan efektif dalam memperkuat manajemen layanan kesehatan di Kota Bima.(RED)
