-->

Notification

×

Hadiri Penyerahan LHP 2025, Wakil Wali Kota: Laporan Hasil Pemeriksaan Jadi Masukan Berharga

12/23/25 | Selasa, Desember 23, 2025 WIB | 2025-12-24T10:24:39Z

Kota Bima, Beritabima.com - Wakil Wali Kota Bima menegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan menjadi masukan yang sangat berharga bagi Pemerintah Kota Bima untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan belanja daerah, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, saat menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan NTB di Mataram, Selasa (23/12/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Bima didampingi Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, Inspektur Daerah, serta Kepala BPKAD Kota Bima. Kegiatan juga dihadiri jajaran pimpinan dan pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi NTB serta perwakilan pemerintah daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada kesempatan itu, Feri Sofiyan menyampaikan apresiasi atas kinerja BPK RI dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan NTB atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, independen, dan objektif," ungkap Feri Sofiyan.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh dan tepat waktu sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Penyerahan LHP Kepatuhan ini merupakan hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan belanja daerah Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.(RED)

×