Kota Bima, Beritabima.com – Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Asisten III Sekretariat Daerah Kota Bima, Drs. Muhammad Saleh, membuka secara resmi kegiatan Rekonsiliasi Data dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Triwulan IV Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bima, Selasa (23/12/2025).
Rekonsiliasi ini turut dihadiri oleh Asisten I Setda Kabupaten Bima, Kepala KPPN Bima, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima, Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Sekretaris BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Dinas Dukcapil Kota Bima, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
Asisten III Setda Kota Bima, Muhammad Saleh, menyampaikan bahwa rekonsiliasi data dan iuran JKN merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap semester. Menurutnya, rekonsiliasi data menjadi hal yang sangat penting karena seluruh proses harus berbasis data yang valid dan akurat.
Ia menjelaskan, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan data antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah, sehingga diperlukan proses rekonsiliasi secara bertahap guna memaksimalkan pelaksanaan program JKN.
"Pihak BPJS bisa bekerja apabila data yang diberikan maksimal berbasis data dari stakeholder yang ada," ungkap Muhammad Saleh.
Rekonsiliasi data dan iuran JKN Triwulan IV ini merupakan rekonsiliasi terakhir di tahun 2025. Ia berharap, melalui kegiatan ini, pada tahun 2026 tidak lagi ditemukan kendala dalam upaya memberikan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat.
"Semoga Kekurangan di tahun 2025 tidak terulang kembali di tahun mendatang," ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Setda Kabupaten Bima, Fatahullah, S.Pd, menuturkan bahwa kegiatan rekonsiliasi JKN memang rutin dilaksanakan setiap periode. Ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi sebagai evaluasi dari kekurangan pada tahun-tahun sebelumnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha, memastikan bahwa Program JKN tetap memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bima dan Kabupaten Bima, meskipun dihadapkan pada tantangan yang semakin besar.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh OPD terkait, karena keberhasilan program JKN tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan program tersebut.
"Meski dalam keadaan sulit akibat kebijakan efisiensi anggaran, kita lebih efektif dalam memanfaatkan anggaran," katanya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa secara angka cakupan, Kota Bima telah memenuhi harapan pemerintah dengan tingkat keaktifan peserta JKN di atas 80 persen.
"Angka keaktifan lah yang menentukan masyarakat menerima layanan JKN," imbuhnya.(RED)
