Jakarta, Beritabima.com - Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE, melakukan road show ke sejumlah kementerian di Jakarta dalam rangka memaparkan proposal permohonan dukungan program pembangunan daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
Pada Rabu, 7 Januari 2026, Wali Kota Bima yang didampingi Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), diterima langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah, di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bima memaparkan sejumlah usulan strategis, di antaranya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta penanganan kawasan kumuh skala kawasan. Pemerintah Kota Bima juga mengusulkan deliniasi kawasan kumuh Sapaga dengan luas mencapai 18,70 hektare sebagai salah satu prioritas penataan kawasan.
Menanggapi pemaparan tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah memberikan arahan agar penanganan kawasan kumuh, khususnya di wilayah perkotaan, lebih dikonsentrasikan pada perbaikan kawasan dengan konsep hunian vertikal. Konsep tersebut dinilai lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjawab keterbatasan lahan perkotaan sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Arahan tersebut disambut baik oleh Wali Kota Bima, yang menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk menindaklanjuti kebijakan kementerian dengan menyiapkan perencanaan yang matang dan terintegrasi.
Selanjutnya, pada Kamis, 8 Januari 2026, Wali Kota Bima beserta rombongan melanjutkan agenda road show dengan menemui Wakil Menteri Lingkungan Hidup guna membahas dukungan program di bidang lingkungan hidup.
Melalui rangkaian road show ini, Pemerintah Kota Bima berharap dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai program prioritas daerah semakin kuat, sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan Kota Bima yang inklusif, layak huni, dan berkelanjutan.(RED)

