Kota Bima, Beritabima.com – Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk terus mendukung dan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan dan audiensi Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Drs. Wahyudin, M.M., bersama Kepala BPS Kota Bima, Tuti Juhaeti, S.ST., M.Si., beserta jajaran di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Bima. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Asisten II Setda Kota Bima, Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Kepala DPMPTSP Kota Bima, Kepala Dinas Koperindag Kota Bima, serta Kabag Ekonomi Setda Kota Bima.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bima menekankan pentingnya konsep pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan mitigasi bencana. Ia menyebutkan bahwa Provinsi NTB memiliki tiga sektor prioritas penggerak ekonomi, yakni sektor pertanian, perdagangan dan industri, serta pariwisata.
Menurutnya, salah satu upaya mendorong pergerakan ekonomi daerah saat ini adalah melalui Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang mampu membuka lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan mitra pemasok lokal. Selain itu, Pemerintah Kota Bima juga terus mendorong pengembangan usaha hortikultura melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan secara intensif agar masyarakat semakin memahami potensi serta nilai ekonomi sektor tersebut.
“NTB merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, kami akan selalu mendukung dan berkolaborasi dengan BPS. Pemerintah sangat bergantung pada data BPS sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, dalam audiensi tersebut turut dibahas persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026, termasuk rencana rekrutmen petugas sensus yang akan melibatkan petugas organik BPS, mahasiswa sebagai petugas khusus, petugas umum, serta petugas PPPK Daerah dari Kementerian Dalam Negeri.
Kepala BPS Provinsi NTB menyampaikan harapan agar pemerintah kabupaten/kota dapat menginventarisasi aset daerah berupa aula atau gedung yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pelatihan sensus ekonomi di setiap kelurahan dengan kapasitas minimal 30 orang. Ia juga menjelaskan bahwa jadwal pelatihan yang sebelumnya direncanakan pada bulan Maret mengalami percepatan. Namun hingga saat ini, BPS masih menghadapi kendala karena belum adanya alokasi petugas sensus, sehingga proses rekrutmen belum dapat dilaksanakan.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi, BPS Kota Bima telah mulai berkoordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan meminta dukungan Pemerintah Kota Bima, khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi sensus ekonomi di seluruh kelurahan serta sosialisasi terkait inflasi daerah.
Metode sensus ekonomi akan dilaksanakan secara door to door guna memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata secara transparan dan menyeluruh. Pendekatan ini dinilai penting mengingat perkembangan usaha masyarakat yang semakin beragam, mulai dari usaha berbasis daring, UMKM rumahan, hingga usaha tanpa lokasi fisik yang jumlahnya terus meningkat.
Secara nasional, Provinsi NTB ditargetkan mampu mencapai pertumbuhan sensus ekonomi sebesar 7 persen, dengan sektor unggulan meliputi komoditas jagung, rumput laut, dan peternakan.
Sebagai informasi tambahan, di Provinsi NTB saat ini terdapat 150 desa yang masuk dalam program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) sebagai bagian dari upaya penguatan data statistik berbasis desa guna mendukung pembangunan yang tepat sasaran.(RED)
